JOGJA, JANASVARA.COM – Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kota Jogja terus berupaya melakukan pembenahan basis data pelaku usaha untuk memastikan seluruh program pembinaan, fasilitas, hingga kebijakan permodalan bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Kepala DPKUKM Kota Jogja, Tri Karyadi Riyanto, menjelaskan, perbaikan data merupakan kebutuhan mendesak, mengingat tingginya dinamika sektor usaha mikro di Bumi Mataram.
Dia menyebut, berdasarkan baseline data awal pada platform SiBakul dan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) tercatat ada sekitar 36.000 UMKM di Kota Jogja. Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja pun melakukan updating data dengan melibatkan 90 enumerator pada 2025, dan hanya berhasil mengembalikan 24.136 data UMKM.
Setelah dilakukan verifikasi dan validasi ketat di lapangan, ternyata hanya sebagian kecil data yang dinilai valid untuk dijadikan pedoman intervensi kebijakan pemerintah.
”Dari 24.136 data yang terverifikasi, yang bisa kami validasi dan siap dijadikan sebagai pedoman intervensi hanya 5.421 UMKM. Sisanya tidak bisa divalidasi karena berbagai faktor, salah satunya pelaku usaha yang sudah tidak beroperasi lagi. Karena sektor usaha mikro ini kan sangat dinamis, sebagai contoh ada warga yang minggu ini jualan mi, lalu pada minggu depan bisa ganti jualan cilok,” jelas Tri saat ditemui di Balaikota, Kamis (20/8/2026).
Berdasarkan hasil updating tersebut, DPKUKM Kota Jogja memetakan sekitar 95 persen dari 5.421 UMKM merupakan pelaku usaha mikro yang didominasi memiliki modal usaha di bawah Rp25 juta. Kemudian, sekitar 50 persen dari total pelaku UMKM di Kota Jogja bergerak di sektor kuliner.
Kendati demikian, ternyata masih banyak pelaku UMKM di Kota Jogja yang belum terdata. Guna menyempurnakan data dan menjaring pelaku usaha baru yang belum terdata, Pemkot Jogja pun menggelar Pendataan Usaha Mikro Kecil pada tahun ini (2026).
Tri menyebut, pendataan tersebut telah bergulir selama beberapa hari terakhir. Berbeda dengan metode manual kertas pada 2025, pendataan tahun ini beralih menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi Survey UMKM.
“Pada tahun ini kami punya kegiatan bernama Pendataan Usaha Mikro Kecil dengan target 18.000 UMKM. Harapannya nanti bisa memyempurnakan data yang sudah di-update yakni dari 5.000 plus 18.000 UMKM, itu estimasi kami. Pendataan itu tidak sekadar mengolah data dari tahun sebelumnya. Namun fokus kami adalah menjaring UMKM baru yang belum terdata di 2025 lalu,” paparnya.
Meski pendataan kali ini menggunakan teknologi digital, sebanyak 45 enumerator akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara tatap muka dan verifikasi data secara berjenjang.
Dikatakan, pendataan tersebut menyasar para pelaku UMKM non-pertanian yang memiliki tempat usaha menetap, baik di pasar maupun pusat perbelanjaan di wilayah Kota Jogja.
Tri menegaskan bahwa muara dari pendataan by name, by address, by problem itu adalah menghadirkan data tunggal yang akurat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Jogja. Data yang mutakhir dikatakan akan menjadi dasar pemberian fasilitasi, mulai dari pembinaan, pelatihan, hingga skema permodalan.
“Hal yang ingin dibangun oleh Pemkot Jogja bukan hanya sekadar data mentah UMKM. Tapi nanti akan muncul basis data yang lebih konkret, akurat, dan mutakhir, sehingga kami bisa menentukan program serta kebijakan yang tepat, semisal pembinaan usaha atau akses permodalan,” ujarnya.
Sementara itu, sebagai langkah nyata merespons hasil evaluasi kinerja pimpinan daerah dan keluhan masyarakat terkait akses permodalan, Pemkot Jogja saat ini juga tengah menyiapkan skema bantuan subsidi bunga.
”Kami sedang mengkaji program subsidi bunga bagi UMKM. Dengan peta data yang konkret dan akurat ini, kami bisa memotret secara tepat UMKM mana yang benar-benar membutuhkan dukungan akses permodalan untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya agar bisa naik kelas,” tandasnya.( Dewi Rukmini)
