JOGJA, JANASVARA.COM – Perubahan penetapan desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapatkan sorotan dan keluhan dari masyarakat. Sebab, banyak masyarakat yang kehilangan hak mendapatkan bantuan sosial setelah desilnya naik.
Kondisi tersebut mendapatkan sorotan dari Gubernur DIY, Sri Sultan HB. Raja Keraton Jogja itu meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi ulang penetapan desil tersebut.
“Bu Made [Sekda DIY] sudah rembukan [diskusi] sama BPS, itu [agar] diidentifikasi lagi,” kata Sri Sultan HB X, Jumat (28/8/2026).
Sri Sultan menyoroti ketimpangan yang terjadi ketika warga yang berada di tingkat kemiskinan ekstrem tiba-tiba mengalami penyesuaian status desil yang melonjak tinggi, seperti dari desil 2 ke desil 6. Perubahan mendadak itu membuat warga langsung tercabut dari status penerima manfaat bansos maupun fasilitas keringanan biaya dari pemerintah.
”Makin kecil nomor desilnya, makin berat tingkat kemiskinannya. Kalau ada kasus warga dari desil 2 tahu-tahu melonjak jadi desil 6, berarti dia lepas dari bantuan dan tidak lagi mendapat kemudahan,” tegas Ngarsa Dalem.
Sultan menambahkan, hilangnya akses bantuan sosial berdampak langsung pada beban ekonomi keluarga, terutama untuk biaya kesehatan dan pendidikan anak atau cucu mereka.
”Begitu lepas dari fasilitas pemerintah, kalau punya anak atau cucu yang sekolah jadi tidak dapat keringanan biaya. Ini kan menciptakan masalah baru. Kalau mereka lepas dari desil di bawah 5 terus ke arah 7, 8, 9 biarpun mungkin bedanya (pendapatan) hanya Rp1.000. Tapi kan, belum tentu dia akan bisa membayar kalau tidak ada keringanan,” tambahnya.
Meski perubahan indikator atau kriteria penetapan desil lazim terjadi, Ngarsa Dalem menekankan pentingnya ruang dialog dan pertimbangan kembali dari BPS serta instansi terkait. Pemerintah daerah diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang bijak agar penataan data tidak mengorbankan warga miskin.
”Harus ada jalan keluar yang bisa disepakati bersama. Harapan saya ini bisa dipertimbangkan kembali untuk kita dialogkan, sehingga kita tetap bisa menolong dan menempatkan masyarakat pada posisi yang benar,” pungkas Sultan.(Dewi Rukmini)
