JOGJA, JANASVARA.COM – Rencana penerapan full pedestrian atau bebas total dari kendaraan bermotor di kawasan Malioboro, Kota Jogja dipastikan belum bisa terealisasi pada November 2026. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menilai kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya ketersediaan kantong parkir, masih harus dimatangkan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa kebijakan penutupan total jalur Malioboro bagi kendaraan bermotor harus dilakukan secara bertahap dan logis. Menurut dia, prasyarat utama sebelum memberlakukan full pedestrian adalah memastikan ketersediaan ruang parkir yang memadai bagi kendaraan pengunjung di luar kawasan inti.
“Saya kira berprogres bertahap. Tapi kan kalau full terus semua tidak bisa masuk Malioboro, space parkirnya kan belum memadai,” ujar Hasto, Jumat (6/11/2026).
Dia mengakui bahwa target penerapan total full pedestrian pada November ini belum realistis karena faktor kesiapan infrastruktur tersebut. Dikatakan kini, fokus utama Pemkot Jogja adalah mencari dan menyiapkan ruang parkir alternatif yang strategis di sekitar kawasan Malioboro.
Kendati demikian, saat ini Pemkot Jogja tengah menjajaki berbagai opsi penambahan daya tampung kendaraan. Salah satunya dengan mengoptimalkan sejumlah titik pembangunan dan fasilitas parkir yang sedang berjalan maupun yang akan dilegalkan.
“Ya, kan sekarang ini ada yang dibangun di bekas UPN, dulu pindahan dari Abadi di dekat Pasar Beringharjo. Kemudian di Ketandan juga dibangun di situ, tapi ini masih finishing, nanti kita lihat kapasitasnya. Kemudian di dekat PBI juga akan kita legalisasi,” terangnya.
Tak hanya mengoptimalkan lahan eksisting dan bangunan baru, Pemkot Jogja juga tengah melirik langkah inovatif lain, termasuk meninjau pemanfaatan fasilitas pendidikan di sekitar kawasan tersebut untuk mendukung kebutuhan kantong parkir.
Hasto menceritakan, dirinya sempat melakukan kunjungan langsung ke SMP Negeri 3 Jogja guna mempelajari potensi pemanfaatan sebagian area sekolah tersebut sebagai fasilitas penunjang kawasan Malioboro. “Kemarin saya juga visiting ke SMP 3 dengan tujuan ingin mempelajari, SMP 3 ini bisa enggak ya kalau saya kembangkan di luar di situ. Sehingga SMP 3 itu sebagian bisa untuk men-support Malioboro, karena yang harus saya lakukan sekarang adalah fokus mencari space untuk parkir,” ungkap Hasto.
Selain mengandalkan aset pemerintah, Pemkot Jogja juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta. Hasto menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan dan melakukan penjajakan terhadap lahan-lahan milik swasta di sirip barat Malioboro untuk dioptimalkan sebagai kantong parkir pendukung.
“Kami mempertimbangkan yang di daerah baratnya Malioboro itu ada milik-milik swasta. Kami akan nego untuk milik-milik swasta, gimana kalau itu bisa juga dipakai dioptimalkan menjadi tempat parkir. Kami berusaha untuk itu,” pungkasnya. (Dewi Rukmini)
