SLEMAN, JANASVARA.COM – Ratusan driver ojek online (ojol) menutup kantor Maxim Jogja, Rabu (23/9/2026). Penutupan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan aplikator yang dinilai merugikan para mitra.
Massa aksi tidak hanya berasal dari wilayah DIY. Sejumlah driver dari luar daerah seperti Solo hingga Magelang turut datang untuk menyampaikan tuntutan.
Aksi berlangsung dengan tensi panas. Para driver melakukan aksi teatrikal di hadapan sejumlah manajemen Maxim yang keluar menemui massa.
Situasi semakin memanas ketika massa menyalakan flare hingga membuat area sekitar ruko dipenuhi asap.
Ketua Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif Yogyakarta (Wakanda), Wuri Rahmawati, mengatakan salah satu tuntutan utama para driver adalah penghapusan sistem Turbo berbayar.
Dalam sistem tersebut, driver diminta membayar Rp15 ribu terlebih dahulu untuk mendapatkan orderan. Menurut Wuri, sistem itu bermasalah karena sebelumnya pernah diterapkan oleh aplikator lain dan kemudian dihentikan.
“Dulu pernah dilakukan Gojek dan Grab. Tetapi kemudian dihapus dari Kemenhub karena dikatakan sebagai pelanggaran. Tapi saat Gojek dan Grab berhenti, kenapa Maxim memulai program itu,” katanya saat diwawancarai.
Selain sistem Turbo, para driver mempersoalkan tarif batas bawah yang diterapkan Maxim. Wuri menyebut tarif tersebut berada di bawah ketentuan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Harusnya Rp2 ribu (per kilometer) wilayah Jogja, tapi mereka menerapkan Rp1,8 sampai Rp1,9. Sementara untuk tarif terdekat mereka menerapkan Rp7,8,” jelasnya.
“Selain itu, dari driver masih dikenakan PPN. Seharusnya tidak ditanggung driver,” imbuh Wuri.
Para driver juga menuntut adanya moratorium penerimaan mitra baru. Menurut Wuri, jumlah driver yang semakin banyak di tengah penurunan pesanan makanan maupun penumpang membuat penghasilan driver yang sudah ada semakin tertekan.
Wuri mengatakan para driver sebelumnya telah berupaya melakukan audiensi dengan pihak Maxim untuk membahas sistem Turbo berbayar. Namun, upaya tersebut disebut belum membuahkan hasil.
Karena itu, para driver bersama LBH Jogja menyiapkan langkah hukum apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kami akan meneruskan ke tingkat hukum yang lanjut karena kita sudah berkoordinasi dengan LBH. Karena mereka mengawal tuntutan kami sampai ke tingkat paling tinggi,” jelasnya.
Kuasa Hukum LBH Jogja, Zay Fathurazzi Harahap, mengatakan penutupan kantor Maxim dilakukan setelah tidak adanya respons yang dinilai memadai terhadap tuntutan para driver.
“Ya mungkin ini kesepakatannya tadi itu mereka dari pihak Wakanda yang tergabung dalam Maxim ingin menutup kantor ini karena enggak ada respons yang baik,” ujarnya.
Menurut Imam, penutupan tersebut juga berkaitan dengan tuntutan agar Maxim melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang dipersoalkan para driver.
“Kedua, kenapa mereka menutup kantor karena ketidakpekaan Maxim, tidak ada melakukan upaya perbaikan,” katanya.
Imam mengatakan kantor Maxim akan tetap ditutup sampai ada langkah perbaikan dan komunikasi lebih lanjut antara pihak aplikator dengan para driver.
“Sampai kapan ditutup itu tergantung dari pihak Maxim sendiri. Mereka akan secepatnya mengajukan lawyer untuk melakukan perbaikan di Maxim sendiri,” ujarnya.
Dia juga menegaskan pembukaan kantor secara sepihak tanpa komunikasi dengan massa aksi dinilai melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
“Kalau ada pembukaan secara serampangan begitu tanpa komunikasi dari pihak yang aksi tadi itu ingkar janji, ya karena tadi disepakati maka ingkar janji,” jelasnya.
Menurut Imam, terdapat kesepakatan antara pihak Wakanda dan LBH Jogja terkait penutupan kantor tersebut. Kunci kantor disebut diserahkan kepada LBH hingga dilakukan audiensi dan terdapat pembahasan mengenai perbaikan kebijakan.
“Karena ada kesepakatan dua pihak bahwa kunci kantor diberikan LBH sampai nanti menemui teman-teman Maxim, audiensi, melakukan perbaikan,” katanya.
Selain persoalan Turbo dan tarif, Imam menyebut pihaknya juga menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran lain yang disampaikan para driver, termasuk persoalan pemotongan pendapatan.
“Untuk pelanggaran-pelanggarannya banyak. Teman-teman Wakanda sempat deklarasi di kantor ini, kami melihat dilakukan secara struktural karena ada pemotongan serampangan,” ujarnya.
“Ketika kita sandingkan dengan status mitra, tidak ada kesetaraan. Bahkan secara brutal yang dilakukan pihak aplikator melakukan pemotongan,” imbuh Imam. (Hadid Pangestu)
