Pengelola SPPG Harus Disiplin dan Taati Aturan Main
JOGJA, JANASVARA.COM – Pelaku dan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus disiplin mematuhi rambu-rambu serta aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Semua rambu-rambu yang sudah dibuat, baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah, harus dijalankan oleh pelaku SPPG. Karena apapun yang dilakukan, penerima manfaat harus yang pertama aman. Kemudian pemenuhan gizinya juga harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh pimpinan. Kemudian transparansinya juga harus betul-betul bisa dilihat,” tegas Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden (KSP) Aby Ismawan saat melakukan verifikasi dan evaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Sorosutan 3 serta SMPN 10 Jogja, pada Senin (7/9/2026).
Pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil peninjauan langsung di lokasi, Aby mengatakan, alur kerja di SPPG Sorosutan 3 mulai dari tahapan memasak hingga pengemasan telah memenuhi standar keberlanjutan dan kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Alhamdulillah di SPPG Sorosutan 3, siklus dan mekanisme proses masak sampai dengan packing berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan,” ungkap Aby.
Termasuk masalah limbah, Aby menilai pengelolaan limbah di SPPG tersebut sudah merujuk pada standar baku yang melibatkan pengawasan lintas sektoral, mulai dari dinas lingkungan hidup dan dinas kesehatan setempat.
Kasus Keracunan
Disinggung terkait maraknya kasus keracunan MBG yang menimpa ribuan korban di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir, Aby menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola di lapangan. Dikatakan, tindakan tegas hingga ranah hukum kemungkinan akan diambil apabila ditemukan unsur kelalaian fatal maupun kesengajaan.
“Untuk masalah terjadinya keracunan, kami selalu menyampaikan untuk dievaluasi sampai di mana perbaikannya. Pak Sudaryono sendiri sudah menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja, selama masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa struktur SPPG sebenarnya telah dirancang lengkap guna menjamin higienitas makanan. Yakni dengan keberadaan ahli gizi serta Kepala SPPG yang wajib mengawasi langsung proses memasak dari awal hingga akhir.
Untuk mengantisipasi kendala teknis maupun kasus di luar dugaan, KSP memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah telah diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus. Satgas tersebut bertugas memantau operasional harian dan merespons cepat setiap potensi masalah di wilayah masing-masing.
Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, mengapresiasi kunjungan verifikasi dari KSP tersebut. Menurut Wawan, alur kerja di SPPG Sorosutan 3 mulai dari pengolahan hingga porsian gizi yang disajikan kepada penerima manfaat sudah terukur dengan sangat baik dan layak.
Wawan menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektoral di wilayah Kota Jogja melalui satgas yang melibatkan Dinas Kesehatan serta dinas terkait telah berjalan beriringan untuk memastikan pengawasan ketat di lapangan. “Alhamdulillah alur di SPPG sudah sangat bagus, porsian gizinya diperhitungkan dengan benar dan layak. Tadi juga kami sampaikan ke Pak Aby agar koordinasi antara Pemerintah Kota Jogja dengan SPPG semakin ditingkatkan supaya operasional di wilayah masing-masing lebih terintegrasi dan mudah termonitor,” ujar Wawan.
Disampaikan, sasaran penerima program MBG di Kota Jogja kini tidak hanya menyasar siswa sekolah. Namun, mulai menyasar kelompok yang sangat membutuhkan asupan gizi seimbang semisal balita dan ibu hamil (B3).
Berdasarkan data rekapitulasi Dinas Kesehatan Kota Jogja, jumlah ibu hamil di Kota Jogja tercatat mencapai 9.216 orang. Sebagian dari mereka dikatakan sudah ada yang menerima program MBG.
Meskipun sasaran penerima manfaat bertambah, Pemkot Jogja menegaskan belum ada rencana untuk melakukan penambahan fasilitas gedung SPPG baru dalam waktu dekat. Pihaknya akan memaksimalkan kapasitas operasional SPPG yang sudah ada terlebih dahulu. (Dewi Rukmini)
