JOGJA, JANASVARA.COM – Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, secara resmi melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja di Grha Pandawa, Balaikota Jogja, pada Senin (9/11/2026) malam.
Dalam pelantikan tersebut, para pejabat baru langsung menerima tanggung jawab strategis melalui penandatanganan pakta integritas dan target pencapaian cepat (quick win) masa kerja 100 hari pertama.
Sejumlah pejabat yang mengemban amanah baru di antaranya adalah Agus Trimadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora). Kemudian, Patricia Heny Dian Antasari sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) serta Waryono sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jogja.
Agus Trimadi, langsung membuat strategi untuk meningkatkan kualitas sekaligus membangun ekosistem pendidikan di Kota Gudeg.
“Strategi yang pertama, bagaimana kami meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, membangun ekosistem pendidikan di Kota Jogja. Salah satu (membangun) ekosistemnya dengan Jam Belajar Masyarakat di 45 kelurahan. Kalau meningkatkan kualitas pembelajaran, bagaimana kami mempertahankan mutu pendidikan di Kota Joga,” jelas Agus saat ditemui usai acara, Senin (9/11/2026).
Dia membeberkan, langkah taktis yang ditempuh meliputi peningkatan kompetensi guru di setiap satuan pendidikan serta melakukan asesmen berkala terhadap peserta didik. Evaluasi itu dinilai penting untuk memantau grafik perkembangan dan mengukur tingkat keberhasilan belajar secara terukur.
“Kami akan sering melakukan asesmen untuk mengukur presentasi tingkat keberhasilan belajar,” katanya.
Adapun terkait program Jam Belajar Masyarakat (JBM), Agus memaparkan bahwa saat ini sudah ada empat kelurahan yang menjadi pilot project atau percontohan. Antara lain Kelurahan Sorosutan, Tahunan, Tegalrejo, dan Bumijo.
Menurut dia, antusias masyarakat terhadap program JBM tersebut sangat tinggi. Pihaknya pun berkomitmen akan mengembangkan agar 45 kelurahan di Kota Jogja menerapkan JBM.
“Peminatannya sangat luar biasa sekali. Jadi masyarakat dengan kehadiran JBM semakin bersemangat untuk belajar. Ke depan, kami akan kembangkan lagi menyasar 45 wilayah di Kota Jogja. Harapannya, ini akan menjadi ekosistem kolaborasi antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan satuan pendidikan,” ungkap Agus.
Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi tiga program quick win yang diamanatkan Wali Kota.
Heny menuturkan, pada tahap awal pihaknya akan mengandalkan kekuatan petugas lapangan Dinas Sosial untuk memastikan validitas data warga, khususnya kalangan usia produktif muda.
”Tadi Bapak Wali Kota sudah sampaikan terdapat tiga quick win, yang pertama kaitannya dengan profiling dari usia 15 sampai 25 tahun (yang tidak sekolah dan tidak bekerja). Tentunya kami ada teman-teman di wilayah semisal TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Karang Taruna, dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Nanti kami akan libatkan mereka untuk melakukan pendataan,” papar Heny.
Ia menambahkan, proses pendataan tersebut juga akan bersinergi dengan Dinas Kominfo dan Badan Pusat Statistik (BPS), agar data yang dihasilkan valid. Sehingga, kebijakan yang akan diambil nanti nyata berdampak dan konkrit.
Di sisi lain, pihaknya juga berkomitmen melakukan pendataan yang menyasar anak-anak Kelas 3 SMA/SMK untuk memetakan arah masa depan mereka.
”Setelah nanti dapat data mereka mau bekerja atau lanjut kuliah, kami akan blast (menyebarkan) informasi-informasi lowongan kerja kepada mereka. Kalau mereka ada yang mau kuliah tetapi dari warga yang masuk desil 1 sampai 5, nanti kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (melalui program) satu keluarga miskin satu sarjana,” jelas Eny.
Dinsosnakertrans juga bakal mentransformasi pelaksanaan bursa kerja konvensional menuju sistem digital (digital job fair). Langkah itu disesuaikan dengan tren pekerjaan masa kini yang tidak lagi menuntut kehadiran fisik secara langsung, melainkan memanfaatkan ruang digital untuk menghasilkan pendapatan.
”Kemudian terkait dengan bursa kerja, tidak hanya bursa kerja yang saat ini offline job fair, tapi nanti kami arahkan ke digital. Sehingga, pekerjaan-pekerjaan yang sekarang tidak harus tatap muka, tapi di dunia maya pun ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, nanti akan kami create bagaimana anak-anak muda yang kemarin adalah kaum rebahan, bisa jadi kaum berduit. Nanti akan kami coba dorong ke sana,” tutur dia.
Menurut dia, pemilihan kelompok usia muda atau Gen Z sebagai fokus utama quick win didasarkan pada besarnya potensi mereka sebagai aset daerah dan negara ke depan. Melalui profiling yang matang, pemerintah dapat merumuskan jenis pelatihan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia industri saat ini.
”Sehingga nanti kalau misal ternyata butuh pelatihan barista, ada coffee shop-coffee shop yang nanti bisa kami dorong ke sana. Sembari nanti monitoring ke perusahaan-perusahaan, kami tanya di sana dari teman-teman bidang lain, perusahaan itu butuh apa sih? Sehingga pada waktu melakukan kegiatan pelatihan di bidang PTK (pelatihan tenaga kerja) itu sudah tepat sasaran,” terangnya.
Dengan mencocokkan minat peserta dengan kebutuhan dunia kerja, Heny optimistis tingkat pengangguran terbuka di Kota Jogja dapat ditekan secara signifikan.
Meskipun saat ini angka pengangguran terbuka sudah menunjukkan tren positif dari 5,72 persen turun menjadi 4,8 persen.
Namun, pihaknya bertekad untuk terus menggenjot penurunan angka pengangguran terbuka hingga menyentuh kisaran tiga persen melalui implementasi strategi quick win tersebut.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jogja, Waryono, membeberkan tiga program prioritas yang menjadi fokus kerjanya. Program pertama berkaitan dengan penataan dan pengisian kepengurusan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) agar berjalan secara transparan dan akuntabel.
”Yang pertama itu adalah pemilihan atau pengisian organisasi RT/RW ya. Itu memang Pak Wali menghendaki agar ke depannya dalam pengisian ini secara aman, nyaman, dan bisa dipertanggungjawabkan dari masing-masing RT/RW-nya,” ungkap Waryono.
Program prioritas kedua adalah pembenahan manajemen program bedah rumah agar lebih transparan dan tepat sasaran. Menurutnya, selama ini masih ada kesimpangsiuran di tengah masyarakat terkait mekanisme dan tata cara mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut. Dikatakan, keluhan tersebut sempat mengemuka dalam kegiatan open house rutin Wali Kota Jogja pada Rabu pagi
“Jadi ada beberapa masukan masyarakat yang memang belum memahami teknik dan tata cara untuk mendapatkan bedah rumah. Jadi ini nanti kami akan perbaiki dan sesuaikan dengan kebutuhan serta masukan dari masyarakat. Harapannya Pak Walikota, kami mencoba untuk jangan menggunakan APBD atau APBN,” jelasnya.
Waryono menyadari pentingnya transparansi dan komunikasi yang seimbang antara para pihak penyumbang (donatur) dengan warga yang menerima manfaat bantuan bedah rumah tersebut.
Adapun program prioritas ketiga berfokus pada penguatan data percepatan penurunan stunting. Waryono menyoroti adanya perbedaan data antara catatan penimbangan rutin di lapangan dengan data statistik pusat.
Saat ini, angka prevalensi stunting di Kota Jogja telah berada di kisaran 8,3 persen atau masuk dalam kategori satu digit.
”Harapannya Pak Wali Kota berkaitan dengan quick win itu adalah menyandingkan data-data yang real di lapangan, sehingga kami bisa meng-counter suara-suara negatif dari pihak-pihak lain,” ujarnya.
Guna memastikan validitas data tersebut, pihaknya akan menggandeng lembaga akademisi untuk melakukan kajian survei mendalam dengan mengambil sampel acak terhadap 1.200 balita.
”Nanti kami akan bekerja sama dengan universitas untuk analisisnya dan bagaimana mendapatkan data-data berkaitan dengan 1.200 sampling. Jadi mungkin nanti kami akan coba konsolidasi dengan UGM PKMK berkaitan dengan ini, kira-kira wilayah mana saja yang bisa kami ambil sampling-nya,” tandas Waryono.(Dewi Rukmini)
