JOGJA, JANASVARA.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil menggelar aksi demonstrasi di Simpang Empat Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Jogja, pada Selasa (1/9/2026). Aksi unjuk rasa yang berlangsung sekitar 6 jam sejak sore hingga malam hari itu sempat ricuh.
Kericuhan terjadi ketika sekelompok massa yang mengaku sebagai warga datang mendekat meminta mahasiswa bubar. Beberapa kali bentrokan dan aksi saling dorong tak terhindarkan. Namun, suasana memanas itu bisa diredam beberapa kali oleh aparat polisi.
Pantauan sekitar pukul 20.34 WIB, Simpang Empat Gramedia Jalan Jenderal Sudirman tampak dipadati massa aksi dan warga. Di titik pusat kerumunan itu, ada perwakilan warga, mahasiswa, dan aparat polisi sedang berdiskusi. Proses negosiasi itu berjalan sangat alot, sebab tak kunjung mendapatkan kesepakatan.
Di antara kerumunan, terdengar sejumlah warga meneriakkan kata-kata ‘Bubar, bubar’ kepada massa aksi mahasiswa. Warga juga meminta massa mahasiswa meneruskan aksi di tempat lain agar arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman kembali normal.
“Neng lapangan wae (Di lapangan saja). Iki dalan gede, ganggu wong kerjo (Ini jalan besar, ganggu orang kerja),” teriak salah satu warga.
“Jangan mengatasnamakan orang lain,” tambah warga lainnya.
Sekitar pukul 21.59 WIB, massa aksi mulai membubarkan diri setelah ada kesepakatan untuk mundur bersama-sama. Yakni massa mahasiswa mundur ke arah utara, sedangkan massa dari warga mundur ke arah selatan.
Namun, kesepakatan itu hanya berjalan sebentar. Massa dari masing-masing kubu bersikeras tidak mau mundur jika tak melihat dengan mata kepala sendiri.
Hingga akhirnya ada sebuah mobil ambulance melintas dari arah selatan ke utara. Momen itu dimanfaatkan warga untuk memukul mundur mahasiswa. Bentrokan pun tak terhindarkan. Ada mahasiswa yang jatuh dan terinjak-injak sehingga mengalami luka lantas mendapatkan perawatan tim medis.
Pasukan polisi membawa tongkat dan tameng pun dikerahkan untuk mengamankan situasi agar kericuhan tak melebar. Namun beberapa menit kemudian, pasukan tersebut ditarik kembali karena situasi terkendali.
Sekitar pukul 22.20 WIB, arus lalu lintas di Simpang Empat Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman kembali dibuka. Sehingga pengendara jalan bisa melintas.
Perwakilan massa aksi dari UPN, Risyad, mengatakan bahwa unjuk rasa itu menjadi wadah penyaluran keresahan atas berbagai penindasan serta pengabaian negara terhadap rakyat. Dia menilai tata kelola pemerintahan saat ini menyerupai praktik kolonialisme baru.
Simpang Empat Gramedia sengaja dipilih sebagai titik aksi, karena dinilai strategis untuk menyuarakan aspirasi warga yang tidak dapat turun ke jalan akibat himpitan ekonomi dan pekerjaan.
“Pemerintah saat ini mengekstraksi sumber daya alam secara serampangan dan mengabaikan penanganan bencana yang melanda berbagai daerah, seperti di Sumatra, NTT, hingga Kalimantan. Prioritas negara justru bergeser ke sektor pertambangan dan energi yang hanya menguntungkan kelompok elit,” ujar Risyad.
Massa aksi juga menyoroti, pengalokasian anggaran negara dalam RAPBN yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan dan pendidikan rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik karena memotong alokasi anggaran vital pendidikan seperti KIP-Kuliah, beasiswa, serta kesejahteraan guru dan dosen.
Selain program MBG, kebijakan terkait Koperasi Desa Merah Putih turut dikritik tajam karena dianggap menggerus otonomi dan keuangan desa.
”Dana desa dipangkas hingga hanya tersisa sekitar Rp300 juta per desa dari yang sebelumnya di atas Rp1 miliar. Otonomi desa diabaikan demi memaksakan program pemerintah pusat. Ini bentuk penindasan dan penyimpangan dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945,” kata Mesa, Perwakilan Mahasiswa UGM.
Tak hanya itu, massa Aliansi Masyarakat Sipil turut mengecam tindakan kekerasan yang melibatkan ormas. Termasuk menyoroti pengusutan kasus pelanggaran HAM dan kekerasan aparat yang dinilai stagnan, baik tragedi prahara Agustus tahun lalu maupun kasus lokal di Jogja seperti meninggalnya Reza Sendy Pratama.
Menanggapi banyaknya permasalahan yang terjadi, aliansi menegaskan bahwa seluruh persoalan mendasar berakar pada kepemimpinan nasional saat ini.
Oleh karena itu, konsolidasi Aliansi Masyarakat Sipil dan mahasiswa tersebut secara bulat menyuarakan tuntutan utama untuk menurunkan rezim yang dinilai telah melenceng jauh dari amanat konstitusi. (Dewi Rukmini)
