JOGJA, JANASVARA.COM – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mendorong agar program pengembangan pelatihan kerja dapat disesuaikan secara spesifik dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa, khususnya generasi muda dan Karang Taruna, supaya lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun merintis kemandirian ekonomi di wilayahnya.
Hal itu disampaikan oleh Sri Sultan HB X usai menghadiri gelaran Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III 2026 di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, pada Selasa (27/10/2026).
Sri Sultan menekankan pentingnya tindak lanjut lintas instansi, termasuk sinergi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Bantul untuk merancang program peningkatan kapasitas yang tepat sasaran.
”Kami harap nanti ada tindak lanjut. Beliau Kepala Balai yang di Bantul nanti biar presentasi dengan saya, apa yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat di desa, baik itu anak-anak lulusan SMK yang orang tuanya belum mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, maupun dari Karang Taruna dan sebagainya,” ujar Ngarsa Dalem.
Raja Keraton Yogyakarta itu sempat mencontohkan keberhasilan pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas seperti Tebing Breksi dan kawasan Mangunan, yang sebagian besar digerakkan oleh tenaga muda dari unsur Karang Taruna. Menurut dia, keterlibatan aktif generasi muda membuktikan bahwa desa memiliki ruang luas untuk bertransformasi jika dikelola dengan pendekatan yang relevan.
Dengan adanya dukungan pelatihan yang terarah, para pemuda desa diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi untuk terserap sebagai tenaga kerja profesional. Akan tetapi mereka diharap mampu menjadi pionir-pionir wirausaha baru di tingkat kelurahan.
”Karena kita punya program Kelurahan Mandiri Budaya. Jadi seperti Breksi itu yang mengelola adalah adik-adik Karang Taruna, bukan yang tua-tua. Sehingga dengan training yang ada ini, mereka punya kemampuan baik untuk jadi pegawai atau dia memang kita backup untuk bisa jadi pionir-pionir bisnis yang ada di kelurahan, itu sangat memungkinkan karena punya potensi,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur DIY juga menyoroti perlunya pergeseran pola pikir (mindset) generasi muda di perdesaan agar tidak terjebak pada asumsi bahwa lapangan kerja di desa terbatas pada sektor tradisional semata. Pihaknya mendorong agar pengembangan keterampilan diselaraskan dengan tren kebutuhan lokal, seperti sektor pariwisata yang kini banyak bertumpu pada kawasan perdesaan.
”Harapan saya, di setiap desa itu anak-anak jangan hanya berasumsi ‘Saya akan menjadi petani atau nelayan’. Kalau potensi pariwisatanya tinggi, butuh kemampuan bahasa asing, butuh pengelolaan objek yang baik, kan bisa melihat apa yang terjadi seperti di Breksi dan Mangunan,” urai Sri Sultan.
Keberhasilan destinasi-destinasi rintisan tersebut, lanjutnya, harus dijadikan model pembelajaran empiris agar pertumbuhan ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata di kelurahan-kelurahan lain di DIY.
”Itu kan sudah tempat-tempat yang bisa untuk belajar. Secara faktual kan mereka tumbuh semua, sehingga bisa lebih merata di kelurahan-kelurahan lain. Karena kini fokus pariwisata kan larinya ke desa, dan itu wewenang kita untuk bisa mendesain seperti itu,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI sekaligus Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, Fikri Kurniakiki, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi memperkuat ekosistem ketenagakerjaan di DIY.
”Dari hasil kegiatan hari ini, disepakati nanti kami akan berkolaborasi lebih lanjut lagi untuk mendukung program-program di DIY dan juga untuk mendukung perbaikan dari sisi ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Fikri.
Ia menjelaskan, Kemenaker memiliki perhatian khusus dari Gubernur DIY untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi masyarakat, baik melalui sektor formal maupun informal. Intervensi program itu pun dirancang agar dapat menyasar langsung tingkat kalurahan dan desa melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDes) serta Karang Taruna.
”Ya, contoh yang kami pernah lakukan itu untuk pelatihan BUMDes dan Karang Taruna. Nanti bisa dicopy (dicontoh) di kalurahan-kalurahan seluruh DI Yogyakarta. Sehingga nanti pemberdayaan di desa bisa lebih maju dan keterserapan tenaga kerja lebih tinggi lagi,” terangnya.
Terkait proyeksi sasaran program tahun ini, Fikri menyebutkan bahwa alokasi anggaran yang cukup besar akan difokuskan untuk membantu lebih banyak masyarakat DIY. Melalui program pelatihan reguler dan penunjangnya, ditargetkan sebanyak puluhan paket pelatihan dapat diselenggarakan dalam waktu dekat.
”Untuk tahun ini ada sekitar 43 paket. Berarti 43 kali 16 orang, mungkin sekitar 600 sampai 700 orang bisa dilatih tahun ini,” ungkapnya.
Meski lokasi pelaksanaan pelatihan dipusatkan di Kabupaten Bantul, namun ia memastikan bahwa program tersebut tidak terbatas untuk warga Bantul saja. Melainkan juga diproyeksikan untuk menyasar warga di seluruh wilayah provinsi DIY. (Dewi Rukmini)
