SLEMAN, JANASVARA.COM – Sleman menjadi daerah pertama yang dipilih untuk pelaksanaan uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Kamis (13/8/2026). Pemanfaatan teknologi dalam program tersebut ditujukan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan akurasi proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Sistem digital diharapkan membuat bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Uji coba tahap awal dilakukan di Kapanewon Ngaglik. Sejumlah warga yang sebelumnya telah mendaftarkan diri melalui sistem digital kemudian menjalani proses pendataan oleh agen Perlinsos.
Dirjen Perlinsos Mira Tayyiba memberikan apresiasi kepada Pemkab Sleman karena dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Jumlah kepala keluarga yang terdata meningkat signifikan dalam waktu sekitar satu bulan.
“Kerja keras Pak Bupati, satu bulan terakhir naik 19 kali. Jadi awalnya di awal bulan Juli ada 3.183 kepala keluarga, dan di awal Agustus ini tanggal 7 Agustus sudah 61.112,” ujar Mira.
Mira menegaskan bahwa keberhasilan Perlinsos Digital tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi. Validitas data dan ketepatan dalam menentukan warga yang berhak menerima bantuan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Berbagai temuan di lapangan nantinya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial. Salah satu persoalan yang masih perlu dicermati adalah data kepemilikan tanah masyarakat.
Menurut Mira, kepemilikan lebih dari satu bidang tanah belum tentu menunjukkan seseorang tidak membutuhkan bantuan. Sebab, di lapangan ditemukan warga yang memiliki beberapa bidang tanah dari warisan keluarga dengan luas yang relatif kecil.
“Pada kenyataannya rupanya warga di sini mendapatkan warisan atau hibah keluarga, luasnya kecil-kecil. Jadi kondisi sesungguhnya masih memerlukan bantuan,” katanya.
Bupati Sleman Harda Kiswaya turut menekankan pentingnya memastikan data penerima bantuan benar-benar valid. Ia mengatakan setiap angka dalam sistem merepresentasikan kebutuhan masyarakat.
Saat ini, sekitar 76.315 kepala keluarga di Sleman telah terdaftar dalam sistem Perlinsos dengan dukungan sekitar 2.800 agen yang tersebar di berbagai wilayah.
Untuk bantuan pangan, sebanyak 75.231 kepala keluarga tercatat sebagai penerima, sementara sekitar 43.400 lainnya masuk kategori berpotensi layak. Sedangkan untuk PKH, terdapat 8.476 kepala keluarga terdaftar dengan sekitar 29.000 penerima yang berpotensi memenuhi kriteria.
“Data tersebut bukan sekadar angka. Di balik setiap data terdapat kebutuhan mendapatkan kehidupan lebih baik,” ujar Harda.
Harda menilai Perlinsos Digital dapat mendukung program pengentasan kemiskinan di Sleman. Persentase penduduk miskin di daerah tersebut tercatat menurun dari 7,48 persen pada 2024 menjadi 6,73 persen pada 2025. “Pemerintah tidak boleh berhenti. Ini menjadi dorongan semangat agar banyak keluar dari kerentanan dan kehidupan yang lebih sejahtera,” katanya.
Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan pilot project Perlinsos Digital direncanakan diterapkan di 500 kabupaten/kota di Indonesia. Sleman mendapat kesempatan lebih awal karena dinilai memiliki pemerintah daerah yang aktif mendukung pelaksanaan program.
Meutya mengakui sistem yang digunakan masih terus disempurnakan. Namun, digitalisasi diharapkan mampu memangkas waktu, biaya, dan proses administrasi dalam pendataan penerima bantuan.
Meutya menjelaskan, Komdigi dalam program ini berperan menyediakan infrastruktur pertukaran data. Ia mengibaratkan sistem te rsebut sebagai jalan tol yang harus mampu mengirimkan dan mencocokkan data secara cepat. “Komdigi membuat jalan tolnya supaya datanya bisa dikirimkan dan bisa dicocokkan. Kondisinya kami hanya sebagai jalan tol, data yang di-support Komdigi,” ujarnya. (Hadid Pangestu)
