Rasionalisasi Anggaran 2027, Pengadaan Makan dan Snack Jadi Sasaran

banner 468x60

SLEMAN, JANASVARA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mulai menyiapkan langkah rasionalisasi anggaran untuk sejumlah program daerah pada tahun anggaran 2027. Pengadaan makanan dan snack untuk kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu pos yang berpotensi disesuaikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Abu Bakar mengatakan, kebijakan tersebut telah dituangkan melalui surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh OPD. Melalui aturan itu, masing-masing perangkat daerah diminta mencermati kembali kebutuhan anggaran agar penggunaan APBD lebih efisien.

banner 336x280

Menurut Abu Bakar, pengadaan konsumsi kegiatan menjadi salah satu pos yang dinilai memiliki peluang penghematan cukup besar. Saat ini, anggaran pengadaan snack dipatok Rp15 ribu per kotak, sedangkan makanan mencapai Rp35 ribu per kotak.

“Dalam hal ini teman-teman OPD saya minta melakukan pencermatan. Poin saya akan makan minum dari snack dan makan,” ujarnya saat ditemui di lingkungan Rumah Dinas Bupati Sleman, Senin (16/11/2026).

Ia memperkirakan, total anggaran pengadaan makanan dan snack untuk seluruh OPD dalam setahun bisa mencapai Rp4 miliar. Karena itu, penyesuaian pada pos tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi belanja daerah.

“Snack itu Rp15 ribu, kalau makan itu Rp35 ribu. Yang disesuaikan lainnya beberapa program banyak, tapi kalau ini (makan dan snack) akan banyak sekali penghematan,” jelasnya.

Selain konsumsi kegiatan, sejumlah belanja lain juga masuk dalam pencermatan, di antaranya perjalanan dinas, kunjungan kerja, hingga studi banding. Namun, Pemkab Sleman akan mengkaji setiap program terlebih dahulu sebelum menentukan besaran penyesuaiannya.

Abu Bakar menegaskan, rasionalisasi tidak berarti seluruh kegiatan OPD harus dipangkas. Program utama yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tetap akan mendapatkan ruang anggaran.

Ia mencontohkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memiliki tugas menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan inti untuk mendukung tugas tersebut tetap menjadi prioritas, sementara program pendamping akan dicermati kembali.

“Tapi untuk kegiatan rohnya satu OPD itu istilahnya ada penyesuaian, enggak harus semua dirasionalisasikan. Misalnya DLH rohnya kan menjaga lingkungan tetap asri dan lestari, tapi untuk kegiatan pendamping harus kita rasionalisasi,” paparnya.

Lebih lanjut, Abu Bakar menekankan bahwa kebijakan efisiensi tersebut merupakan inisiatif Pemkab Sleman dalam mengelola anggaran daerah. Langkah itu bukan merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).

“Itu bagaimana kita bisa memanajemen anggaran. Tidak ada perintah khusus dari pemerintah pusat, ini murni dari pemerintah lokal,” katanya.

Terkait besaran TKD untuk Kabupaten Sleman pada 2027, Abu Bakar mengaku belum dapat memastikan angka pengurangan yang akan ditetapkan pemerintah pusat. (Hadid Pangestu)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *