SLEMAN, JANASVARA.COM – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun tangan merespons dinamika dan insiden unjuk rasa yang berujung ricuh di Jogja pada 10 November 2026 lalu. Dalam pengawasannya, Kompolnas memastikan proses hukum berjalan secara transparan, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Anggota Kompolnas, Choirul Anam mengatakan, pihaknya telah berada di Jogja selama beberapa hari terakhir untuk memantau situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam insiden tersebut, mulai dari Polda DIY, keluarga, lembaga pendamping hukum (LBH), hingga sejumlah universitas.
Anam mengapresiasi langkah Polda DIY yang telah memulangkan hampir seluruh peserta aksi yang sempat diamankan selama berjam-jam pasca-pemeriksaan demonstrasi pada 10 November lalu. Menurut dia, proses pemulangan peserta aksi berjalan lancar berkat kerja sama antara kepolisian, keluarga, dan para pendamping.
”Kami mengucapkan terima kasih ke Polda DIY dengan dinamika yang ada, khususnya yang terakhir pada 10 November 2026 lalu ada ratusan orang yang diamankan sampai sekian jam di Polda DIY. Kami berinteraksi dengan teman-teman dan pada akhirnya hampir secara keseluruhan dipulangkan,” tutur Anam di Mapolda DIY, Jumat (12/11/2026).
Meski demikian, Kompolnas mencatat ada pengembangan proses hukum terhadap sejumlah peserta aksi. Dia menyebut pada hari pertama penanganan, terdapat satu orang peserta aksi yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka (TSK). Pasalnya, tersangka itu kedapatan membawa berbagai barang berbahaya yang diduga akan digunakan untuk melakukan pengerusakan saat aksi ricuh di depan gedung DPRD DIY.
Terkait penetapan tersebut, Anam mengaku telah menemui langsung dan berdialog dengan yang bersangkutan. Dia juga telah memeriksa barang bukti yang disita oleh kepolisian, semisal kembang api atau mercon.
“Kami juga cek apakah yang bersangkutan betul membawa benda-benda yang memang dalam konteks unjuk rasa hak asasi manusia harus dilakukan dengan cara damai. Sehingga benda-benda itu tidak boleh dipakai [dibawa] untuk aksi,” jelasnya.
“Nah, kami sudah cek dan melihat bendanya. Kami pastikan bagaimana benda itu didapatkan dan sebagainya, kami sudah cek,” tegasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengaku telah mendengarkan secara langsung apa yang terjadi di gedung DPRD DIY saat aksi kericuhan itu berlangsung. Berdasarkan hasil penelusurannya terungkap bahwa eskalasi kericuhan ditandai dengan meletupnya kembang api atau petasan.
“Dilihat dari beberapa video dan informasi yang kami dapatkan, letupan mercon atau kembang api itu menandakan eskalasi lebih tinggi. Buktinya ada kembang api, mercon, dan sebagainya yang sekarang disita kepolisian, serta ada satu TSK yang sedang dalam pengembangan,” papar dia.
Penegakan HAM
Oleh karena itu, Kompolnas meminta agar kepolisian dan pihak terkait bersama-sama meluruskan, memperjelas, dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya secara transparan. Kompolnas ingin agar publik dan aparat dapat membedakan dengan jelas antara gerakan murni mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dan pihak-pihak lain yang memicu kericuhan dengan membawa benda berbahaya.
“Saya percaya, rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan aksi adalah aksi damai. Kalau memang ada yang melakukan upaya-upaya membawa molotov, bensin, petasan, dan sebagainya, ya itu bukan agendanya mahasiswa. Oleh karenanya, ayo kita jaga bersama-sama kebebasan berekspresi dilakukan dengan cara damai,” terangnya.
Anam menegaskan, pihaknya tidak sedang berkomentar terkait isu adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menunggangi aksi unjuk rasa tersebut. Menurutnya, fokus Kompolnas tetap berpijak pada instrumen hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
”Kami tidak berkomentar soal menunggangi atau tidak menunggangi. Dalam instrumen hukum, dalam instrumen hak asasi manusia, ada aturan soal kebebasan berekspresi. Salah satunya adalah harus dilakukan dengan cara damai,” terangnya.
Ia menjelaskan, indikator utama dari kebebasan berekspresi yang damai adalah ketiadaan penggunaan alat-alat yang dapat memicu kekerasan, kegaduhan, atau bahaya bagi keselamatan umum. Barang-barang terlarang seperti molotov maupun senjata tajam mutlak tidak diperbolehkan dalam koridor penyampaian pendapat di muka umum.
Oleh karena itu, Kompolnas mengembalikan seluruh penilaian tersebut pada koridor hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM serta prosedur penegakan hukum yang objektif.
”Jadi indikasi itu aja. Soal yang lain-lain, ya karena ini spektrumnya hak asasi manusia dan penegakan hukum. Maka kami taat pada prinsip hak asasi manusia dan prosedur hukum,” ujar dia.
Lebih lanjut, Kompolnas berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses hukum agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Anam menyebutkan, pihaknya telah berdialog langsung dengan Kapolda DIY beserta jajaran Pejabat Utama (PJU), termasuk Bidang Propam dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), untuk memastikan seluruh penanganan perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
”Kami berkomitmen memastikan seluruh proses hukum harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Termasuk indikasi paling sederhana, karena sudah ada TSK, apakah dalam proses pemeriksaan didampingi oleh penasihat hukumnya atau tidak. Nah, ternyata sudah didampingi,” tandasnya. (Dewi Rukmini)
