JOGJA, JANASVARA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyiapkan langkah untuk menjaga tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satunya dengan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Upaya tersebut dilakukan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah ( JPD) dengan konsep satu keluarga miskin satu sarjana.
Berdasarkan data 2025, IPM Kota Jogja tercatat 89,53 dan masuk kategori sangat tinggi. Namun, capaian tersebut masih dihadapkan pada persoalan akses pendidikan tinggi bagi sebagian warga.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, masih ada warga yang setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah belum dapat melanjutkan hingga jenjang perguruan tinggi.
“Kita melihat di Kota Jogja ini seharusnya mengambil sekolah sarjana, tapi dia baru sampai SLTA, bahkan SLTP pun ada,” kata Hasto saat diwawancarai wartawan, Senin (21/9/2026).
Pemkot Jogja, kata Hasto, sebelumnya telah memberikan perhatian terhadap akses pendidikan jenjang SMP, termasuk bagi penyandang disabilitas. Sementara untuk tingkat SMA, pemerintah melakukan penambahan kapasitas penerimaan siswa.
“Kalau program SMP, difabel gratis, sudah kita amankan. SMA kita tambah kursinya, tinggal bagaimana mengamankan sarjananya,” ujarnya.
Untuk pendidikan tinggi, Pemkot Jogja telah menyediakan anggaran bagi warga kurang mampu. Namun, Hasto mengakui pemanfaatan anggaran tersebut belum optimal karena tingkat serapannya masih rendah.
Pemkot kemudian meminta jajaran kelurahan dan Mantri Pamong Praja aktif mencari warga yang berpotensi mendapatkan bantuan pendidikan tersebut.
“Maka kita sweeping, lurah-lurah saya suruh cari data orang di Kota Jogja yang belum kuliah yang desilnya rendah. Maka ketemulah sekitar 250-an dengan alamat by name by address-nya ada,” katanya.
Hasto menuturkan, sekitar 250 warga yang teridentifikasi tersebut akan didata dan didampingi agar dapat melanjutkan kuliah sekaligus mengurangi risiko mereka berhenti di tengah jalan.
“Saya kumpulkan lurah, bisa ngejar orang 250 untuk kita bantu supaya tidak berisiko drop out supaya lebih sukses lagi. Mereka mencari orang kuliah kerja apa, kerja kasar, kalau dia sudah lulus SLTA apa salahnya kita bantu kuliah,” jelasnya.
Sebelum bantuan diberikan, data warga tersebut akan diverifikasi dan dievaluasi oleh pihak kelurahan. Prosesnya dilakukan dengan mendatangi langsung warga yang tercatat sesuai desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kalau ada laporan, Pak, ternyata ini orang kaya, ternyata ada, ternyata dia kaya, ternyata data baru yang tetangganya kuliah membawa data itu dibawa ke lapangan dulu lah, nanti kita tunggu hasilnya,” ujarnya.
Hasto berharap peningkatan akses pendidikan tinggi dapat memperkuat implementasi Jogja sebagai Kota Pelajar, bukan sekadar menjadi sebuah predikat.
Selain program pendidikan formal, Pemkot Jogja juga mengembangkan sejumlah inisiatif lain, seperti Kampung Inggris dan program Bule Mengajar.
“Jangan sampai Jogja kota pelajar tapi hanya predikat, maka kita isi atribut, kita isi karya-karya nonbenda,” jelasnya.(Hadid Pangestu)
