JOGJA, JANASVARA.COM – Suara dentingan panci kembali menggelegar di kawasan Titik Nol Kilometer ketika puluhan massa yang menamakan diri sebagai Ibu-ibu Berisik menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (30/10/2026).
Unjuk rasa sore itu diwarnai dengan aksi pukul panci secara serentak dan kegiatan live painting sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap bencana kebakaran hutan yang kini sedang melanda Kalimantan.
Juru Bicara Ibu-ibu Berisik, Siti Fauziah, menjelaskan bahwa aksi itu lahir dari keresahan mendalam kaum emak-emak melihat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sungguh-sungguh memihak rakyat.
”Kami sekelompok ibu-ibu merasa resah sama kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah benar. Tidak pernah sungguh-sungguh untuk rakyat. Lalu kami melakukan aksi turun ke jalan untuk berdialog sesama ibu-ibu lain, supaya terjadi perubahan,” ujar Siti Fauziah di sela aksi pada Jumat.
Dalam aksi tersebut, Siti menyoroti lambannya penanganan bencana karhutla yang membuat warga di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan hak paling dasar, yaitu udara bersih. Ia pun mendesak pemerintah agar bertindak cepat dan serius menyelesaikan masalah kebakaran hutan itu.
”Meskipun dampaknya tidak langsung kepada kami di sini, tapi kami merasa saudara-saudara di sana sangat susah. Hanya untuk mendapatkan udara bersih saja kok rasanya seperti hak istimewa, padahal itu hak dasar yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga sempat menyoroti isu pembalut yang akan dikenakan pajak sekitar 11%. Menurut dia, pembalut sebagai kebutuhan dasar perempuan seharusnya tidak perlu dikenakan pajak.
Lebih lanjut, Siti menjelaskan makna aksi memukul panci dan live painting pada sore itu. Dia membeberkan, benda dapur itu mereimajinasikan urusan perut dan pemenuhan hak dasar hidup masyarakat.
“Ini (pukul panci) sebagai simbol bahwasannya hak dasar kita termasuk urusan makan. Setiap hal yang dimasak itu harusnya semua mendapatkan kebutuhan dan haknya. Ini simbol agar hak dasar itu segeralah dipenuhi, sebelum bukan manusia yang menegur, tapi Tuhan yang menegur,” papar dia.
Sementara itu, pelibatan live painting dalam aksi itu murni diniatkan sebagai bentuk empati dan kepedulian nyata terhadap musibah yang dialami oleh masyarakat Kalimantan.
“Harapannya dari semua aksi turun ke jalan adalah agar pemerintah benar-benar mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat melalui tindakan nyata, bukan sekadar diabaikan seperti yang selama ini terjadi,” tegas Siti.
Ia menambahkan, aksi turun ke jalan itu sejatinya merupakan pengingat agar para pemangku kebijakan mau membuka pikiran dan hati mereka dalam mengemban amanah untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
“Kalau kalian tidak membuka pikiran dan hati kalian bahwa kalian diamanahi itu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya ya, sampai kapan?” ucapnya.
Setidaknya ada empat tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi Ibu-ibu Berisik di Titik Nol Kilometer Kota Jogja itu. Di antaranya, mereka menuntut pemerintah bekerja selayaknya pengelolaan negara yang handal dan tidak serampangan, tidak asal, dan menangani bencana dengan profesional serius dan cepat.
“Karena sampai hari ini bencana masih dibiarkan begitu saja, tidak pernah dianggap sebagai bencana nasional, tidak pernah diangkat statusnya sebagai bencana nasional,” katanya.
Lalu yang kedua, mereka mendesak pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk menstabilkan ekonomi serta menjamin pemenuhan hak dasar warga, meliputi udara bersih, kesehatan, pendidikan, harga pokok yang stabil. Mereka juga meminta menghentikan pemajakan pada kebutuhan pokok seperti pembalut.
Massa aksi juga menuntut dihentikannya segala bentuk intimidasi serta mobilisasi warga menggunakan aparat keamanan tidak berseragam yang berisiko memicu bentrokan horizontal antar-warga. Selain itu, juga menuntut perlindungan atas kebebasan berpendapat masyarakat dan menghentikan upaya sensor terhadap suara murni rakyat di media sosial.
“Jangan bentrokan warga dengan warga. Kalian mau pakai politik adu domba apa kepada kami? Sehingga kami ini seolah-olah menjadi pihak yang bersalah padahal itu adalah hak kuasi. Hak kami sebagai rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” tegasnya. (Dewi Rukmini)
