SLEMAN, JANASVARA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus memacu berbagai langkah strategis dalam upaya akselerasi penurunan angka stunting. Meski prevalensi stunting di Sleman menunjukkan tren positif dan berada di bawah target nasional. Namun, penanganan angka stunting dinilai memerlukan pendekatan yang presisi dengan melibatkan lintas sektor, serta pengawasan ketat terhadap program-program intervensi gizi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi MBG ini dibahas dalam talkshow Sleman Bertumbuh dengan tema Mencegah Stunting Menyiapkan Generasi Unggul pada Rabu (16/9/2026). Ruang diskusi yang digelar di Gubuk Makan Iwak Kalen Godean itu menghadirkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Seruni Angreni Susila, dan Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono.
Terkait MGB yang digulirkan pemerintah pusat sebagai salah satu upaya perbaikan gizi anak. Seruni memaparkan, konsep MBG saat ini berorientasi sebagai makanan pengganti untuk seluruh anak sekolah tanpa membedakan status gizi, baik yang kelebihan maupun kekurangan. Menurutnya, hal itu berbeda dengan konsep Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kementerian Kesehatan yang secara khusus ditargetkan untuk balita atau ibu hamil yang mengalami masalah gizi atau risiko stunting.
“Penyusunan menu MBG dari pusat saat ini belum sepenuhnya nyambung dengan juknis kesehatan Kemenkes. Konsep MBG adalah makanan pengganti sasaran umum, sedangkan Kemenkes berfokus pada PMT untuk yang bermasalah gizi. Ke depan pada 2027, diinformasikan ada rencana kolaborasi Kemenkes dan BGN untuk menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, namun ini membutuhkan pengawalan ekstra ketat pada standar pengolahan dan penyajiannya,” jelas dia.
Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, menyatakan komitmen penuh legislatif dalam mendukung penganggaran dan pengawasan program pengentasan stunting serta pengawalan MBG di Kabupaten Sleman. Bambang sempat mengkritisi pelaksanaan MBG di lapangan yang dinilai rentan melenceng dari tujuan mulianya jika tidak diawasi secara mendalam.
“Program MBG dari Bapak Presiden sebenarnya sangat bagus untuk gizi anak dan menekan stunting. Namun di lapangan, ada kesan seperti dijadikan bisnis,” katanya.
Ia menambahkan, standar operasional prosedur (SOP) penyediaan makanan MBG sangat kompleks, mulai dari tingkat higienitas dapur, batas waktu memasak, hingga teknis penyajian. Menurut dia, makanan yang dimasak pukul 01.00 WIB lalu disajikan pukul 07.00 WIB berisiko basi dan dapat memicu kasus keracunan.
Oleh karena itu, Bambang mendesak agar Dinas Kesehatan Sleman dilibatkan secara aktif dan wajib masuk ke dalam tim penyusunan menu serta pengawasan standar gizi MBG di daerah. “Uang untuk program MBG ini sangat besar dan menggunakan uang rakyat. Dewan di kabupaten wajib ikut membantu pengawasan, baik pelaksanaan di lapangan maupun masukan dari wali murid. Kami ingin memastikan menu MBG tepat sasaran, berorientasi gizi, dan tidak asal-asalan. Dari sisi penganggaran daerah, DPRD Sleman siap mengawal alokasi anggaran kesehatan yang memadai pada APBD mendatang demi mewujudkan generasi unggul Sleman yang bebas stunting,” pungkas Bambang.(Dewi Rukmini)
