SLEMAN — Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sleman masih terhitung tinggi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan aplikasi Gandheng ATS (Gerakan Andhum Handarbeni Penanganan Anak Tidak Sekolah) Berbasis Early Warning System.
Inovasi digital besutan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini hadir sebagai sistem peringatan dini sekaligus intervensi kebijakan atas tingginya angka ATS di Sleman.
Peluncuran aplikasi dilakukan secara langsung oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya, Rabu (5/8/2026) di kantir Dinas Pendidikan Sleman.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, mengatakan, peluncuran aplikasi ini berlandaskan Peraturan Presiden No 3/2026 dan Peraturan Bupati Sleman No 40/2024. Program ini ditopang tiga strategi utama yaitu penguatan regulasi melalui SOP pelayanan terpadu, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem monitoring digital berbasis Early Warning System (EWS).
“Gandheng ATS merupakan respon kebijakan atas kebutuhan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan adaptif. Kami mengusung filosofi Andhum Handarbeni berbagi rasa, memiliki, dan bertanggung jawab bersama demi mewujudkan Sleman bebas ATS,” ujar Mustadi.
Aplikasi Gandheng ATS ini bekerja secara sistematis melalui empat tahap implementasi berbasis EWS di lapangan dimulai dari deteksi dini dan peringatan otomatis (Early Warning), dengan memantau data kehadiran dan risiko siswa di sekolah.
“Jika seorang murid terindikasi sering absen atau berpotensi putus sekolah, EWS secara otomatis mengirimkan notifikasi alert kepada pihak sekolah dan dinas,” ungkap Mustadi.
Langkah selanjutnya melalui pemetaan akar penyebab anak tidak sekolah, mulai dari faktor ekonomi, kendala keluarga, hingga kondisi kesehatan sehingga, data terverifikasi secara presisi dan dilanjutkan dengan rujukan (intervensi terpadu) melalui instansi terkait dan monitoring evaluasi real-time.
Atas inovasi ini, Bupati Sleman memberikan dukungannya serta berharap aplikasi ini bener – benar membawa dampak nyata di lapangan.
“Saya berharap aplikasi ini benar-benar bisa mendeteksi akar masalahnya, apakah karena ekonomi, keluarga, atau kesehatan. Kita juga harus memastikan mutu pendidikan di sekolah non-formal atau PKBM sama baiknya dengan sekolah reguler,” kata Bupati. (inu)
