UMP DIY 2027 Masih di Bawah KHL

JOGJA, JANASVARA.COM – Upah minimum provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000. Angka UMP tersebut mengalami kenaikan 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan dengan UMP DIY 2026 lalu yang sebesar Rp2.417.495.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengakui bahwa proses pembahasan penetapan UMP 2027 sempat berjalan cukup alot. Hal itu disebabkan pemerintah daerah harus mencari jalan tengah antara tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kondisi riil dan kemampuan finansial dunia usaha di tengah tekanan ekonomi.

​”Kami tidak bisa memenuhi semua tanpa melihat kemampuan industri, nanti iklim usahanya bisa tidak berjalan dengan baik dan justru terjadi PHK besar-besaran. Jadi di situ letak alotnya. Kenaikan 12,72 persen ini adalah bentuk kompromi untuk mengakomodasi suara pekerja sekaligus memperhatikan kesulitan pengusaha,” ucap Ni Made di Kepatihan DIY, Sabtu (21/11/2026).

​Ia menyebut, kenaikan 12,72 persen tersebut menjadi yang terbesar dalam empat tahun terakhir dan menempatkan DIY sebagai salah satu dari empat provinsi dengan kenaikan UMP di atas 10 persen, melampaui Jawa Tengah.

Disinggung terkait mengapa UMP DIY tidak bisa sesuai angka kebutuhan hidup layak (KHL), Made mengaku tidak mengetahui indikator apa yang dipakai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menghitung KHL tersebut. Seperti diketahui, KHL DIY berada di angka Rp4,6 juta menjadi yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

​”Untuk KHL, kami juga ingin tahu mekanisme atau indikator formulanya dari Kemnaker seperti apa, karena angka itu given dari pusat. Ke depan, selain pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan, Pemda juga akan berdiskusi secara teknis dengan asosiasi pengusaha untuk memberikan dukungan kemudahan berusaha agar tidak menjadi beban besar,” jelasnya.

​Ni Made menambahkan, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY dijadwalkan menyusul dalam lima hari ke depan atau diperkirakan rampung pada 25 November 2026.
​
Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY sekaligus Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII), Priyonggo Suseno, menjelaskan bahwa angka Rp2.725.000 muncul setelah pembahasan panjang yang mempertimbangkan dua pendekatan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, yakni formula indeks tertentu (alfa) dan pendekatan KHL.

​”Ketika dihitung dengan formula alfa meski dipentokkan di angka maksimal yaitu 1, hasilnya tetap masih di bawah ekspektasi sebagian besar pekerja. Sehingga kami bersepakat menggunakan pendekatan KHL,” kata Priyonggo.

​Ia tak menampik, sebagian pekerja berharap upah dapat mendekati angka KHL. Namun kapasitas industri di DIY belum memungkinkan untuk mencapai level tersebut. Akhirnya angka Rp2.725.000 disepakati sebagai titik kompromi yang dinilai mampu dipenuhi dunia usaha.

​”Ketentuan upah minimum tersebut hanya berlaku bagi skala usaha menengah dan besar atau non-UMKM. Bagi perusahaan yang secara riil tidak mampu menerapkan besaran tersebut, tetap terbuka ruang untuk mengajukan keberatan sepanjang didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan pekerja,” jelasnya.

​Terkait data KHL, ia mencatat bahwa angka yang digunakan saat ini masih berupa estimasi yang dirilis Kemenaker karena Badan Pusat Statistik (BPS) belum melakukan survei lapangan pada periode ini. Oleh karena itu, pihaknya berharap survei terkait KHL bisa segera direalisasikan tahun depan, agar tidak memunculkan informasi yang simpang-siur.

​”Berdasarkan rilis tersebut, KHL Jogja tercatat tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, bahkan di atas Banten. Ini menjadi simbol bahwa biaya hidup di Jogja tidak murah. Sehingga kalau mengejar angka penuh KHL jelas tidak memungkinkan. Dari sisi akademik, kami berharap tahun depan sudah ada survei KHL yang objektif di tiap provinsi agar tidak memunculkan simpang siur,” tutupnya. (Dewi Rukmini)