SLEMAN, JANASVARA.COM – Pemerintah Kabupaten Sleman berencana meningkatkan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Bupati Sleman Harda Kiswaya memastikan peningkatan tersebut tetap akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Harda menegaskan, Pemkab Sleman tidak ingin mengabaikan hak pegawai yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Persoalan penghasilan PPPK Paruh Waktu menjadi salah satu keluhan yang disampaikan pegawai di lingkungan Pemkab Sleman, terutama dari kalangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Namun, keterbatasan kemampuan fiskal membuat Pemkab Sleman belum dapat memberikan kenaikan penghasilan secara penuh. “Undang-undang menyampaikan bahwa sesuai dengan keuangan daerah. Jadi saat ini Sleman belum mampu sepenuhnya menaikkan (gaji) teman-teman PPPK, tetapi saat ini Sleman menaikkan tambahan teman-teman PPPK,” ujar Harda.
Mengenai nominalnya, Harda menyebut penghasilan PPPK Paruh Waktu diproyeksikan berada di kisaran Rp1,8 juta. Meski demikian, ia belum dapat memastikan angka tersebut secara rinci.
“Saya nggak hafal betul, nanti bisa ditanyakan ke BKAD, khususnya anggaran Mas Dayat. Saya nggak tahu persis,” katanya.
Harda menjelaskan, keterbatasan anggaran saat ini membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan setiap kebijakan dengan kemampuan fiskal yang tersedia. Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan berbagai kebijakan pemerintah pusat.
“Sebetulnya negara itu satu, pemerintah satu. Ora kaya Singapura yang dikelola langsung. Kalau di Indonesia, pemerintah daerah menjalankan misi pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Harda memastikan hak para pegawai tetap menjadi perhatian Pemkab Sleman. Ia menegaskan tidak akan mengabaikan hak PPPK selama pemberian tersebut sesuai aturan dan kemampuan keuangan daerah.
“Semua kan ada tatanannya. Pemda Sleman ora zalim, haknya pasti saya berikan. Aku ki tanggung jawab karo Gusti Allah,” tegas Harda.
Harda belum dapat memastikan kondisi fiskal Sleman pada 2027. Ia berharap pemerintah pusat memiliki kemampuan anggaran yang lebih baik sehingga dapat membantu daerah menghadapi tekanan keuangan.
“Lah saiki dipotong Rp270 miliar, golek gantine rung entuk. Mudah-mudahan tahun depan negara ono duite,” pungkasnya. (Hadid Pangestu)
