JOGJA, JANASVARA.COM – Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja, Anita Palupi Indahsari alias AP (42), dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja. Vonis tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Sunaryanto, dalam sidang putusan kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak Daycare Little Aresha, pada Kamis (19/11/2026).
Selain mendapatkan hukuman pidana penjara, Anita Palupi juga divonis membayar denda Rp510 juta dalam waktu satu bulan atau bisa diperpanjang sebulan lagi setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dan pidana denda sebesar Rp510 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan, serta dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” ucap Ketua Majelis Hakim, Sunaryanto, Kamis (19/11/2026).
Vonis tersebut dijatuhkan lantaran Majelis Hakim menyatakan terdakwa AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin. Turut serta menempatkan, membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran yang dilakukan secara berlanjut. Serta turut membiarkan dilakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan kesatu, ketiga pertama, dan ketiga kedua.
Kendati demikian, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa AP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebaskan terdakwa AP dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut.
Lebih lanjut dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga membebaskan terdakwa AP dari pembayaran restitusi kepada korban. Sebab, Majelis Hakim menilai terdakwa AP tidak layak dibebani restitusi.
Lantaran berdasarkan fakta persidangan, terdakwa AP hanya berstatus sebagai kepala sekolah yang menerima gaji dari yayasan. Sementara itu, pengelolaan uang SPP dan dana lainnya sepenuhnya dikelola oleh pihak yayasan yang dipimpin oleh Diyah Kusumastuti (DK) melalui rekening pribadi. Maka dari itu, manfaat keuangan dari pengelolaan yayasan tersebut dinikmati oleh Diyah Kusumastuti.
“Dengan kedudukan (terdakwa AP) sebagai kepala sekolah yang hanya digaji Rp3 juta per bulan, serta beban ekonomi menghidupi anak dan tulang punggung keluarga. Sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dalam perkara a quo tidak layak untuk dibebani restitusi,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya JPU menuntut terdakwa AP dengan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp800 juta, dan membayar restitusi sebesar Rp425 juta dari total Rp2,1 miliar. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang lebih rendah dari tuntutan JPU.
Ketua Majelis Hakim Sunaryanto mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebelum vonis dijatuhkan. Dijelaskan, hal atau keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa AP mengikuti perintah DK membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak yang diasuh, mengakibatkan korban mengalami trauma fisik dan psikis. Di sisi lain, perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat.
“Hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga belum pernah dihukum,” tandasnya. (Dewi Rukmini)















