Hutan akan digunakan untuk Latihan Militer, Ini Tanggapan Sultan

JOGJA, JANASVARA.COM – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menanggapi isu wacana pemanfaatan hutan untuk dijadikan fasilitas latihan atau barak militer.

Sri Sultan HB X mengaku belum mengetahui rencana alih fungsi lahan hutan di wilayah DIY untuk barak militer. Menurut dia, setiap rencana pemanfaatan kawasan hutan harus melalui prosedur permohonan dan kajian jelas agar tidak merusak ekosistem lingkungan.

“Belum tahu aku. Masak pemanfaatan hutan digunduli begitu? Belum tahu saya. Ya nanti kan mesti ada mengajukan permohonan dulu,” ucap Sri Sultan HB X, Rabu (18/11/2026).

Raja Keraton Yogyakarta itu kembali menegaskan belum tahu secara persis rencana tersebut. Kendati demikian, dia memahami bahwa peningkatan struktur teritorial pertahanan dari Komando Resor Militer (Korem) menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) baru di wilayah DIY tentu akan membawa konsekuensi kebutuhan infrastruktur.

​”Tapi yang jelas, perlu kita membangun kantor Kodam baru, kan gitu. Penempatan pasukan dengan adanya Kodam otomatis ada bangunan-bangunan untuk pasukan yang baru. Mestinya kan gitu. Kalau hanya Korem kan sudah, tapi sekarang masalahnya jadi Kodam, kan beda,” jelas Sultan.

“Tapi belum, kami belum tahu. Mungkin masih cari-cari atau apa, tidak tahu saya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ketika disinggung mengenai sikap Pemda DIY terhadap potensi pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan tersebut. Sultan menegaskan bahwa pihaknya akan melihat terlebih dahulu lokasi dan kondisi fisik lahan yang diajukan.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar alih fungsi lahan tidak menyasar kawasan konservasi atau hutan dengan tegakan pohon produktif.

​”Lah nek pengertian hutan opo? Ya kan? Ya, kita lihat lokasinya. Kita lihat lokasinya. Jangan asal-asal hutan gitu. Kalau memang itu hutan semak atau memang bukan yang tegakan-tegakan pohon yang memang kita desain untuk reboisasi, ya kita pikir dua tiga kali dulu, kan gitu. Lihat lokasinya dulu yang penting,” tandasnya.

Sebelumnya, wacana penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan barak kioiter dan lokasi latihan perang sempat mengemuka dari hasil rapat kerja pengawasan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 lalu. Wacana tersebutpun sempat menjadi sorotan dan mendapat perhatian dari Komisi B DPRD DIY.

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengatakan bahwa pihaknya pada prinsipnya memberikan dukungan penuh terhadap kepentingan pertahanan negara demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kendati demikian, ia menekankan agar pemenuhan kebutuhan strategis tersebut tetap berjalan seimbang dengan upaya perlindungan kawasan hutan, lahan pertanian produktif, keberlanjutan lingkungan, serta ketahanan pangan daerah.

“Kami (Komisi B DPRD DIY) menegaskan tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara. Namun, setiap rencana penggunaan ruang harus dilaksanakan secara transparan sesuai prosedur, memiliki kepastiam hukum, serta didahului dengan kajian komprehensif,” papar dia.

​”Yang menjadi perhatian kami adalah transparansi, prosedur, kepastian hukum, dan dampak penggunaan ruang terhadap keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat DIY,” imbuhnya.

​Andriana mengingatkan bahwa DIY memiliki keterbatasan ruang wilayah. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terlebih, hutan di wilayah Jogja tidak sekadar menjalankan fungsi ekologis, melainkan juga memiliki nilai penting sebagai ruang edukasi, budaya, dan spiritual.

“Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono harus menjadi fondasi dalam manajemen dan tata kelola hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab menjaga keharmonisan kehidupan dan alam,” kata dia.

​Tak hanya itu, Andriana turut menyoroti pentingnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dinilai tidak terpisahkan dari persoalan kehutanan. Menurutnya, kedua hal itu memegang fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat.

​”Jangan sampai kita bicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan,” tegasnya. (Dewi Rukmini)