SLEMAN, JANASVARA.COM – Selama dua tahun berkuasa, Presiden Prabowo Subianto sudah berpidato di podium sebanyak 199 kali. Total durasi pidato mencapai 80,6 jam.
“Jadi pertama ada kecenderungan dalam dua tahun ini pidato presiden semakin banyak. Itu angkanya naik terus. Dari sekitar puluhan, belasan sampai 90-an di tahun kedua,” kata Koordinator Electoral Politics & Public Opinion Studies (EPPOS) Polgov Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi.
Temuan itu tertuang dalam kajian ilmiah bertajuk Dua Tahun di Podium yang dirilis EPPOS Polgov UGM, Senin (26/10/2026). Kajian tersebut dilakukan selama dua bulan melalui sejumlah tahapan dengan menelusuri berbagai sumber, terutama rekaman pidato di kanal YouTube.
Arya mengatakan, kajian tersebut dilatarbelakangi sejumlah insiden dalam pidato presiden, termasuk penggunaan ungkapan yang dinilai kurang pantas disampaikan di hadapan publik. Ia juga menyoroti kecenderungan meningkatnya penggunaan retorika antagonisme dalam pidato Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun kepemimpinannya. Pola komunikasi tersebut terlihat dari ungkapan yang menyudutkan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Selain frekuensi pidato yang meningkat, EPPOS mencatat bertambahnya penggunaan ungkapan yang dianggap tidak pantas secara sosial maupun dalam komunikasi publik. “Persoalannya, ada beberapa insiden dan kita istilahkan ada kata yang dianggap secara sosial atau secara publik tidak pantas muncul itu jumlahnya juga naik,” ujarnya.
Menurut Arya, salah satu kecenderungan yang ditemukan dalam kajian tersebut ialah penggunaan bahasa yang mengarah pada serangan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pola itu dianalisis sebagai bentuk antagonisme dalam retorika politik presiden.
Sejumlah pihak, mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademisi, hingga wartawan, disebut menjadi bagian dari kelompok yang disinggung dalam pidato presiden. Kajian tersebut juga menyoroti penggunaan pelabelan negatif, termasuk istilah londo ireng.
“Jadi antagonisme itu terjadi pidato presiden menyalahkan pihak lain atau membenturkan antara dirinya dan rakyat oleh pihak, seperti para orang pintar, LSM, termasuk wartawan itu dibenturkan,” kata Arya.
EPPOS juga mengidentifikasif kecenderungan penggunaan retorika populis yang membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut Arya, pola antagonisme dan komunikasi semacam itu menunjukkan tren peningkatan dalam periode yang diteliti.
Ia menilai kritik masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan. Dengan demikian, kritik tidak hanya direspons melalui pernyataan atau pidato, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Arya turut membandingkan gaya retorika Prabowo dengan presiden sebelumnya, termasuk Soeharto. Ia menilai gaya komunikasi Prabowo cenderung lebih eksplisit dalam penggunaan ungkapan keras di podium. “Presiden Soeharto tidak pernah mencaci, melabeli smiling general, nah Presiden Prabowo ini agak ekstrem secara retorik, karena umpatan keluar di atas podium,” jelasnya.
Perbaikan Komunikasi
Berdasarkan temuan tersebut, EPPOS Polgov UGM mendorong Prabowo mengevaluasi cara berkomunikasi di hadapan publik. Arya menilai komunikasi seorang presiden perlu memberi ruang bagi kritik dan tidak menjadikan pihak yang berbeda pandangan sebagai lawan.
Selain perbaikan komunikasi, EPPOS mendorong pemerintah melakukan reformasi kebijakan. Menurut Arya, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dibangun melalui pidato mengenai program, tetapi juga bergantung pada pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Karena kepuasan itu lahir bukan dari ruang kosong, tapi lahir dari pengalaman publik kesulitan hidupnya, harga bahan pokok mahal kemudian ada rupiah yang turun, ini berimplikasi pada harga pokok, kemudian lapangan kerja yang semakin berkurang,” tuturnya.
Arya juga menyoroti program pemerintah yang menyerap anggaran besar, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program tersebut perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. “Harus direformasi atau bisa dihentikan dulu, perlu ada evaluasi total,” katanya.
Kajian Dua Tahun di Podium tersebut menjadi sorotan EPPOS terhadap perkembangan gaya komunikasi politik presiden selama dua tahun pemerintahan. Selain frekuensi pidato, penelitian itu menekankan pentingnya memperhatikan penggunaan bahasa dalam komunikasi publik serta dampaknya terhadap hubungan pemerintah dengan kelompok-kelompok yang menyampaikan kritik. (Hadid Pangestu)
