JOGJA, JANASVARA.COM – Upah minimum provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000. Angka UMP tersebut mengalami kenaikan 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan dengan UMP DIY 2026 lalu yang sebesar Rp2.417.495.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni 6Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan, UMP 2027 tersebut ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Penetapan UMP 2027 itu telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.
“Besaran UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau 12,72 persen dari UMP 2026,” ungkap Ni Made di Gedhong Pracimasana Kompleks Kepatihan DIY, Sabtu (21/11/2026).
Dia menyebut, perhitungan besaran UMP DIY 2027 tersebut telah mempertimbangkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, di samping formula pengupahan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alfa).
”Kalau berdasarkan formula itu, kami sudah lebih dari 1 persen. Formulasinya kan upah minimum yang sekarang ditambah pertumbuhan ekonomi, ditambah inflasi, ditambah alfa. Alfanya sudah lebih dari satu. Jadi kalau mengacu kepada KHL, kami bisa mengikuti di 56,31 persen,” jelasnya.
Selain UMP, Dewan Pengupahan DIY juga merekomendasikan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor unggulan. Di antaranya aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya.
Dijelaskan, aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum diberlakukan untuk subsektor hotel bintang lima, bintang empat, bintang tiga, serta penyediaan makanan di bangunan tetap dengan nominal UMSP Rp2.745.000 atau naik 0,734 persen dari UMP 2027.
Kemudian, sektor konstruksi diberlakukan untuk konstruksi konvensional gedung hunian, perkantoran, jalan, dan rel dengan nominal UMSP Rp2.740.000 atau naik sekitar 0,55 persen dari UMP 2027.
Sementara itu, UMSP aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi infrastruktur komputer, dan jasa informasi berkaitan pengolahan data, hosting, dan lainnya ditetapkan Rp2.735.000 atau naik 0,367 dari UMP 2027.
“Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 ini berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI,” katanya.
Ni Made menjelaskan, ketentuan UMP dan UMSP 2027 itu berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, besaran upahnya wajib berpedoman pada struktur dan skala upah yang disusun serta diterapkan oleh masing-masing perusahaan.
Kebijakan itu diharapkan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial dan produktivitas perusahaan.
”Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas,” tandasnya. (Dewi Rukmini)









