Rekrutmen CPNS 2027 Belum Pasti, Pemkot Jogja Tunggu Pusat

banner 468x60

JOGJA, JANASVARA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja belum memperoleh kepastian mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dan informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kebutuhan aparatur sipil negara.

Kendati demikian, sejumlah kebutuhan pegawai untuk menunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai mendapatkan gambaran. Salah satu kebutuhan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi.

banner 336x280

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, Sarwanto, mengatakan informasi yang diterima sejauh ini masih terbatas pada kebutuhan pegawai untuk mendukung program-program prioritas pemerintah.

“Informasi yang kita terima baru yang mendukung program prioritas Pak Prabowo seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi, kemudian apa lagi yang lain,” ujarnya saat ditemui, Rabu (18/11/2026).

Di luar rencana rekrutmen CPNS, pemerintah juga mulai membahas kemungkinan pengalihan pengelolaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Sarwanto mengungkapkan, BKPSDM Kota Jogja telah menerima surat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai rencana tersebut. Namun, kebijakan itu masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut.

“Surat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, status guru PPPK paruh waktu yang tadinya dikelola pemerintah daerah mau ditarik ke pusat,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, perwakilan Dinas Pendidikan dan BKPSDM dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan bertolak ke Jakarta untuk melakukan koordinasi pada Senin dan Selasa mendatang.

Sarwanto menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan awal mengenai rencana perubahan pengelolaan tenaga guru PPPK Paruh Waktu. “Itu baru mau dikoordinasikan. Itu yang besok akan dikoordinasikan Senin-Selasa, kita mau ke Jakarta bersama Dinas Pendidikan dan BKPSDM seluruh Indonesia,” tuturnya.

Di lingkungan Pemkot Jogja, saat ini tercatat ada 1.241 pegawai berstatus PPPK Paruh Waktu. Sedangkan jumlah pegawai PPPK penuh waktu mencapai 952 orang.

 

Mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pegawai tersebut, Sarwanto menyebut kewenangannya berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja. Untuk pegawai dengan status JLOB, ia menjelaskan bahwa pengelolaannya tidak berada di bawah BKPSDM, melainkan ditangani melalui admin bank. (Hadid Pangestu)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *