Bayar Retribusi Limbah Cair di Sleman Bisa Lewat Aplikasi SRAWUNG

Ekbis, Nasional, Sleman6 Dilihat
banner 468x60

SLEMAN, JANASVARA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mulai menerapkan sistem pembayaran digital untuk retribusi pengelolaan limbah cair rumah tangga. Inovasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Sistem Retribusi Limbah Cair Warga dan Rumah Tangga (SRAWUNG) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Senin (16/11/2026).

Kehadiran aplikasi berbasis website ini diharapkan mampu menyederhanakan proses pembayaran sekaligus memperbaiki pencatatan penerimaan retribusi daerah. Dengan sistem tersebut, masyarakat bisa membayar tagihan tanpa harus menunggu petugas datang ke rumah.

banner 336x280

Kepala DLH Sleman, Junaedi, menjelaskan bahwa sebelumnya pembayaran retribusi masih mengandalkan transaksi tunai yang dilakukan melalui petugas penarik. Sistem baru ini sekaligus memungkinkan pemerintah memantau pelanggan yang sudah maupun belum memenuhi kewajiban pembayaran.

“Karena selama ini pembayaran retribusi limbah cair itu masih tunai diharapkan dengan aplikasi ini beralih ke tunai lewat aplikasi sekaligus merekap data yang sudah bayar maupun yang belum bayar termasuk data pelanggan yang mengakses ke IPAL,” ujarnya.

Menurut Junaedi, saat ini terdapat lebih dari 5.000 pelanggan layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Sleman. Limbah dari rumah tangga tersebut dialirkan menuju tiga lokasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yakni Sewon di Bantul, Nologaten, dan Berbah.

Proses pengolahan dilakukan menggunakan metode anaerob biologis dan kimia. Untuk menikmati layanan tersebut, masyarakat dikenakan retribusi sebesar Rp4.500. Hingga kini, pemerintah belum memiliki rencana untuk mengubah besaran tarif tersebut.

Selain layanan pengolahan limbah cair, DLH Sleman melalui UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik juga mencatat penerimaan sekitar Rp1 miliar dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan penyedotan kakus.

Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi DLH Sleman, Dian Arisanti Kusumaningrum, menerangkan bahwa sistem pembayaran sebelumnya memiliki alur cukup panjang.

Pembayaran dari pelanggan terlebih dahulu dikumpulkan oleh petugas di lingkungan RT/RW maupun kepala dukuh. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada petugas lapangan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk selanjutnya disetorkan kepada bendahara daerah.

Dengan SRAWUNG, proses pembayaran dan pencatatan diharapkan menjadi lebih praktis. Setiap pelanggan yang telah membayar akan memperoleh nomor struk yang memuat informasi periode pembayaran.

Dian menjelaskan, empat angka terakhir pada nomor tersebut digunakan sebagai penanda waktu pembayaran. Dua angka paling belakang menunjukkan bulan, sedangkan dua angka sebelumnya menunjukkan tahun pembayaran.

“Yang membedakan empat digit terakhir untuk digit terakhir 1 dan 2 itu menunjukkan bulan pembayaran, untuk 3 sampai 4 digit terakhir menunjukkan tahun pembayaran,” terangnya.

Untuk menyelesaikan pembayaran, masyarakat dapat memanfaatkan layanan mobile banking dengan memindai kode QRIS BPD DIY melalui laman va.slemankab.go.id. Pelanggan juga dapat memperlihatkan tagihan yang sudah diterbitkan melalui aplikasi SRAWUNG.

Meski mulai diperkenalkan, penggunaan sistem digital tersebut tidak langsung diberlakukan kepada seluruh pelanggan. DLH akan melakukan penerapan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan kondisi masyarakat.

Ke depan, pemanfaatan SRAWUNG juga ditargetkan mencakup pembayaran layanan penyedotan kakus sehingga masyarakat dapat mengakses lebih banyak layanan melalui satu aplikasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Abu Bakar, menyambut positif terobosan yang dilakukan DLH tersebut. Menurutnya, digitalisasi pembayaran menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terlebih ketika pemerintah daerah tengah menjalankan efisiensi.

Ia berharap inovasi serupa dapat diterapkan pada jenis pelayanan dan pembayaran retribusi lainnya. Selain mempermudah masyarakat, sistem digital dinilai dapat memastikan penerimaan daerah tercatat lebih transparan dan mengurangi kemungkinan kebocoran.

“Kalau secara transparansi, tingkat kebocoran mungkin bisa dikurangi. Sehingga kalau menetapkan perdanya angkanya tidak bulat juga otomatis akan lebih memudahkan kita,” ungkapnya.

Abu Bakar juga menyoroti pemilihan nama SRAWUNG yang memiliki makna kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan prinsip gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut dia, tanggung jawab menjaga lingkungan tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat, termasuk setiap rumah tangga, menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas air dan lingkungan sekitar.

Karena itu, SRAWUNG diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran retribusi, tetapi juga menjadi media untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga. (Hadid Pangestu)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *