JOGJA, JANASVARA.COM– Pemerintah Kota Jogja menargetkan program bedah rumah tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menjangkau 200 rumah warga tidak layak huni. Hingga Minggu (15/11/2026), program yang mengandalkan gotong royong dan bantuan berbagai pihak tersebut telah menyasar 181 rumah.
Salah satu penerima bantuan adalah Wagiman (54), warga Kricak. Ia selama ini tinggal di rumah kecil yang kondisinya sudah rapuh di tepi Kali Buntung.
Kondisi rumah tersebut semakin memprihatinkan setelah Wagiman mengalami stroke pada September 2024. Kemampuan fisiknya menurun sehingga ia harus menggunakan kruk untuk berjalan dan tidak lagi leluasa beraktivitas.
Saat hujan turun, air kerap masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, Wagiman tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memperbaiki tempat tinggalnya secara mandiri.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia masih mendapat bantuan dari anaknya yang tinggal terpisah. Meski begitu, Wagiman berusaha tetap mandiri dengan memasak sendiri menggunakan bahan makanan yang tersedia.
Kini, Wagiman bekerja sebagai juru parkir di salah satu pusat servis iPhone di Jalan Magelang. Dengan bantuan kruk, ia berjalan dari rumahnya untuk mencari penghasilan.
Melalui program bedah rumah, Wagiman berharap tempat tinggalnya bisa diperbaiki agar lebih aman dan nyaman. Ia bersama anaknya telah merencanakan pembangunan beberapa ruangan, termasuk dapur.
“Rencana sama anak saya diubah, dibantu dibuat kamar, beberapa ruangan. Dibikin dua atau tiga ruangan sama dapur saja. Yang penting enggak kena hujan, enggak kena panas,” kata Wagiman.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, kondisi rumah warga yang membutuhkan bantuan bedah rumah memiliki karakteristik beragam. Di wilayah Tegalrejo, misalnya, banyak rumah berada di kawasan permukiman padat dengan ukuran bangunan yang sempit.
Menurut Hasto, sebagian warga sebenarnya hanya membutuhkan perbaikan sederhana. Namun, keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak mampu melakukan perbaikan secara mandiri.
“Rumahnya pada umumnya terlalu sempit. Kemudian kalau bisa, walaupun sempit, perawatannya juga tidak banyak dan seharusnya tidak mahal. Tetapi karena kondisi ekonomi, meskipun sempit, tidak bisa memperbaiki,” ujar Hasto.
Ia menyebut, persoalan kemiskinan juga semakin kompleks ketika anggota keluarga mengalami penyakit yang membatasi kemampuan mereka untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.
Hasto membedakan kemiskinan yang masih bisa diintervensi dengan kemiskinan absolut yang sulit diubah, salah satunya akibat kondisi kesehatan.
“Orang miskin itu ada yang tidak bisa diubah kemiskinannya, tetap absolut. Karena stroke, karena sakit. Ada orang miskin yang bisa dikayakan, ini masih bisa dimodifikasi. Kalau ini unmodifiable, tidak bisa diapa-apakan, ya orang miskin tetap ada,” jelasnya.
Untuk mendukung program bedah rumah, Pemkot bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah menggelar kegiatan charity night. Dari kegiatan tersebut, dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp1,27 miliar.
Hasto mengatakan, dana tersebut secara khusus dialokasikan untuk membantu perbaikan sekitar 50 rumah warga. Dengan tambahan dukungan tersebut, pihaknya optimistis target 200 rumah dapat tercapai.
“Jadi anggarannya sudah ada. Kemarin kita ada charity night bersama Baznas khusus untuk bedah rumah, kita dapat Rp1,27 miliar,” ungkapnya.
“Itu khusus bedah rumah, bisa untuk 50 rumah. Hanya tinggal waktunya saja, sempat enggak, sisa waktu enam minggu,” imbuh Hasto.
Sementara itu, Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo Agus menjelaskan, calon penerima bantuan bedah rumah berasal dari usulan masyarakat, mulai dari RT, RW, takmir masjid, kelurahan, hingga lembaga lainnya.
Setiap usulan kemudian diverifikasi untuk memastikan kondisi rumah dan kemampuan ekonomi calon penerima. Menurut dia, proses tersebut penting agar bantuan tepat sasaran.
Agus mengungkapkan, terdapat warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi kondisinya tidak mudah diketahui karena persoalan keluarga. Salah satunya ketika anak tidak bersedia membantu orang tua yang sudah tidak mampu secara ekonomi.
“Ada yang mereka tidak mampu, tetapi disembunyikan. Anak-anaknya tidak mau membantu dan sebagainya. Seperti itu banyak di masyarakat dengan karakter yang macam-macam,” katanya.
Ia menyebut, jumlah warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan di Tegalrejo mencapai lebih dari 50 orang. Namun, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan bedah rumah harus dilakukan secara bertahap.
Menurut Agus, rumah tidak layak huni di wilayahnya umumnya berada di kawasan permukiman padat penduduk. Sebagian berada di pinggir sungai, dekat selokan, maupun di sekitar rumpun bambu. (Hadid Pangestu)










