JOGJA, JANASVARA.COM – Sejumlah elemen mahasiswa dikabarkan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro, Kota Jogja, pada Selasa (10/11/2026).
Menyikapi rencana demonstrasi tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan sikap saling menahan diri serta menjaga ketertiban umum.
Haedar menyebut, penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa pada dasarnya merupakan bagian yang sah dari sistem demokrasi. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa demokrasi di Indonesia sejatinya berlandaskan pada nilai-nilai hikmah permusyawaratan. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi, baik melalui lisan maupun tulisan, tetap memiliki batasan etika, agar tidak memicu kerusuhan atau masalah baru di tengah masyarakat.
”Bagi kami Muhammadiyah, aksi sebagai wujud dari aspirasi memang bagian dari demokrasi. Tapi demokrasi kita sejatinya adalah demokrasi yang mengandung hikmah permusyawaratan. Sehingga tidak semua hal bebas sebebas-bebasnya, apalagi baik lewat lisan, tulisan yang sebebas-bebasnya itu menimbulkan masalah baru, kerusuhan, dan lain sebagainya,” ujar Haedar, Senin (9/11/2026).
Ia menyarankan agar energi kolektif bangsa diarahkan pada kegiatan yang lebih produktif dan membangun, seperti aksi nyata memberdayakan masyarakat hingga pelosok, serta menghayati nilai-nilai kepahlawanan bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan.
Namun, jika aksi unjuk rasa tersebut tetap dilangsungkan, maka Haedar berpesan agar para peserta senantiasa mematuhi aturan hukum yang berlaku. Peserta aksi juga diminta selalu waspada terhadap potensi penyusupan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, Haedar juga berharap, pelajaran pahit dari insiden kerusuhan aksi massa di masa lalu tidak terulang kembali.
”Tapi kalau toh akhirnya tetap aksi juga, ikuti aturan. Lalu, ingat jangan sampai ada tunggang-menunggangi dan atau ditunggangi, karena sekali aksi massa itu ditunggangi, susah untuk dicegah. Kita belajar dari pengalaman tahun lalu. Kalau kerusuhan sudah terjadi, (seperti) tahun lalu sampai 10 orang meninggal,” tegasnya.
“Apapun proses yang terjadi, tetapi itu bagian dari adanya aksi-aksi massa. Jadi mohon, agenda kita untuk bangsa ini masih besar, masih banyak, dan kesadaran kolektif kita diharapkan saling menbangun sesuatu yang konservatif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Haedar juga sempat menyoroti terkait diskursus ruang digital. Ia mengajak masyarakat dan warganet untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan budaya bangsa dalam bermedia sosial. Caranya yakni dengan senantiasa mengedepankan etika untuk memilah hal yang benar, baik, dan pantas.
Menurutnya, penerapan etika dan keadaban tinggi di dunia maya merupakan panggilan kemanusiaan yang mendasar, bukan sekadar imbauan moral biasa. Oleh karena itu, langkah tegas yang diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menertibkan atau take down konten digital yang berpotensi merusak tatanan kebangsaan patut diapresiasi.
”Maka, kalau Kementerian Komunikasi dan Digital itu juga men-take down berbagai bentuk medsos atau hal yang terkait dengan dunia digital, itu patut dihargai juga. Karena kan demokrasi itu juga ada batasan, ada aturan, ada hukum,” pungkasnya.(Dewi Rukmini)
