SLEMAN, JANASVARA.COM – Rencana pengadaan dua buah handphone (HP) senilai Rp10 juta di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 9 Sleman menjadi sorotan wali murid. Pengadaan HP merupakan bagian dari rencana MTsN 9 Sleman untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Ramainya sorotan tersebut membuat (MTsN) 9 Sleman angkat bicara terutama terkait program pembiayaan madrasah yang disebut membebani orang tua siswa. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah pertemuan antara pihak madrasah, komite, dan wali murid pada Kamis (24/9/2026).
Wakil Ketua Hubungan Masyarakat MTsN 9 Sleman, Elva Lutfiyati, menyebut program yang disampaikan kepada wali murid telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Menurut Elva, madrasah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Agama Nomor 3601/ 2024 tentang petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana dan sumber daya pendidikan oleh komite madrasah.
Selain berpedoman pada regulasi tersebut, sejumlah program juga telah dibahas bersama komite. Termasuk kemungkinan dukungan pembiayaan ketika kebutuhan program tidak dapat sepenuhnya ditanggung anggaran pemerintah.
“Jika memang tidak didanai dari komite, program kegiatan tersebut akan kita skip terlebih dahulu. Pada saat sosialisasi, ada persetujuan dari pengurus komite,” kata Elva saat ditemui awak media, Senin (28/9/2026).
Elva menyebut total kebutuhan anggaran madrasah pada tahun ajaran berjalan mencapai sekitar Rp592,4 juta.
Pengadaan HP
Salah satu item yang menjadi perhatian wali murid adalah rencana pembelian dua unit telepon seluler (HP) dengan nilai sekitar Rp10 juta. Elva mengatakan perangkat tersebut diperlukan untuk menunjang aktivitas tim publikasi madrasah. Tim tersebut, kata dia, dalam beberapa tahun terakhir telah menorehkan prestasi di tingkat kabupaten hingga provinsi.
Selama ini, kebutuhan dokumentasi dan publikasi masih mengandalkan perangkat pribadi milik staf maupun siswa. Kondisi tersebut dinilai sudah tidak ideal karena perangkat yang digunakan telah mengalami kerusakan dan kebutuhan kegiatan semakin meningkat.
“Otomatis kita memerlukan peralatan atau alat pendukung. Selama ini kita menggunakan HP pribadi kami untuk humas dan staf. HP sudah sampai jebol. Sekarang dua tahun terakhir menggunakan HP-nya anak-anak, terlebih pembelajaran kita sudah menggunakan digital,” ujarnya.
“Jadi Rp10 juta untuk dua HP, untuk foto, video, dan editing-nya. Anda juga pasti tahu harga HP Rp5 juta seperti apa. Itu sudah kami jelaskan kepada orang tua,” katanya.
Honor Non-ASN
Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MTsN 9 Sleman, Umu Hani’, menjelaskan salah satu kebutuhan lain yang diajukan melalui komite adalah pembayaran honor dua tenaga non-ASN. Keduanya merupakan tenaga yang bertugas sebagai petugas keamanan atau penjaga malam dan tenaga kebersihan. “Honorarium itu karena dari 37 guru dan dua tendik yang belum berstatus ASN, yaitu penjaga malam serta tenaga kebersihan,” ujarnya.
Umu mengatakan pada tahun sebelumnya honor kedua tenaga tersebut masih dapat dibayarkan melalui BOSDa. Namun, kondisi anggaran pada tahun ini berubah sehingga dana yang tersedia tidak lagi mencukupi.
Salah satu faktor yang disebut memengaruhi kondisi tersebut adalah adanya penyesuaian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Akibatnya, yang disampaikan kurang lebih kebutuhan hingga Rp60 juta untuk menjaga satpam dan penjaga malam,” katanya.
Besaran Sumbangan
Umu menegaskan bahwa madrasah hanya menyampaikan program yang direncanakan kepada komite. Selanjutnya, pembahasan mengenai dukungan pembiayaan dilakukan oleh komite bersama wali murid.
“Nanti program itu akan ditindaklanjuti dengan musyawarah ke wali murid, seperti rapat besar hari Kamis kemarin. Tapi dari komite, besarnya berapa, pihak madrasah tidak mengetahui,” jelasnya.
Ia juga menyebut tidak ada kewajiban bagi wali murid yang berada dalam kondisi tidak mampu untuk memberikan sumbangan. Namun, komite disebut akan melakukan verifikasi terhadap kondisi wali murid, antara lain dengan meminta bukti berupa kartu keterangan tidak mampu maupun melakukan pengecekan langsung ke rumah.
Salah satu wali murid berinisial R mengungkapkan adanya pertemuan yang diikuti wali siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan serta program madrasah.
Pertemuan berlangsung pada Kamis (24/9/2026). Dalam kesempatan itu, wali murid mendapat penjelasan mengenai sejumlah program yang disebut membutuhkan dukungan pembiayaan dari orang tua siswa.
Salah satu yang disampaikan adalah program unggulan dengan nilai sekitar Rp165 juta. Berdasarkan rincian yang diterima wali murid, anggaran tersebut mencakup honorarium Rp51,8 juta, sarana dan prasarana Rp68,2 juta, serta pengadaan HP Rp10 juta.
“Nah, terus kita datang kan itu undangannya untuk kelas 7. Itu dikasih tahu program-programnya ini-ini. Kemudian ada juga dari komite,” kata R saat diwawancarai, Sabtu (26/9/2026).
Menurut R, wali siswa kemudian disebut diminta memberikan sumbangan sekitar Rp1,9 juta hingga Rp2 juta per orang. Ia mengatakan pihak madrasah menyampaikan bahwa sejumlah kebutuhan tersebut tidak masuk dalam biaya operasional yang dapat ditanggung melalui dana BOS. Hal itu disebut berkaitan dengan berkurangnya anggaran BOS yang diterima madrasah.
“Dari itu kebutuhan dari madrasah itu dibilangnya di luar dari operasional. Soalnya BOS-nya berkurang. Nah, untuk mendukung pembelajaran anak-anak itu orang tua untuk program madrasah,” imbuhnya.
R mengaku masih belum memperoleh penjelasan secara detail mengenai besaran biaya yang harus ditanggung setiap siswa. Ia juga mempertanyakan transparansi penyampaian informasi tersebut lantaran pertemuan wali murid dilakukan secara terpisah berdasarkan kelompok kelas. (Hadid Pangestu)
