SLEMAN, JANASVARA.COM – Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi kebencanaan yang beredar di media sosial, terutama informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Hoaks menjadi salah satu tantangan dalam penyebaran informasi kebencanaan. Konten yang dibuat secara meyakinkan dapat membuat informasi palsu terlihat seperti kejadian sebenarnya dan kemudian menyebar luas dalam waktu singkat.
“Masalahnya adalah kadang masyarakat kita mudah termakan hoaks. Kadang yang membuat hoaks pintar membuat video seolah-olah kejadiannya benar-benar terjadi, kemudian diberitakan secara cepat. Itu yang dikhawatirkan,” tutur Pakar Vulkanologi Fakultas Geografi UGM, Dr. Ir. Agung Harjoko saat menjadi pembicara dalam Pojok Bulaksumur, Rabu (9/9/2026).
Oleh karena itu, Agung meminta masyarakat melakukan verifikasi melalui sumber resmi ketika menerima informasi mengenai aktivitas gunung api maupun potensi bencana lainnya. Ia menegaskan, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan informasi yang muncul di linimasa media sosial maupun halaman For You Page (FYP) sebagai satu-satunya rujukan.
“Nah, kalau ada berita seperti itu kita langsung konfirmasi ke PVMBG yang melakukan pengamatan dan monitoring secara real time, tidak berkala. Jadi dilakukan pengamatan, ke sanalah kita harus konfirmasi, jangan hanya percaya kepada berita yang ada di FYP,” katanya.
Agung juga menyoroti kesiapan fasilitas pemantauan gunung api aktif di Indonesia. Agung mengatakan belum semua gunung api aktif memiliki fasilitas pengamatan dengan tingkat kelengkapan yang sama. Ia menyebut Gunung Merapi sebagai salah satu gunung api dengan sistem pemantauan yang relatif lengkap dan didukung teknologi canggih.
Sementara pada gunung api aktif lainnya, telah tersedia sejumlah fasilitas pemantauan di area terpencil atau remote area. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari sistem pengamatan dan peringatan dini atau early warning system.
Hasil pemantauan kemudian dikirimkan secara real time kepada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk memantau kondisi gunung api sekaligus menjadi dasar penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Jadi sebenarnya pengamatan early warning system dasarnya adalah pengamatan, monitoring, dan sudah dilakukan. Kemudian untuk keterbukaan informasi sekarang sudah ada PVMBG yang sudah sangat terbuka dan aktif di media sosial,” jelas Agung.
Mitigasi
Pakar Kebijakan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Bevaola Kusumasari, menilai persoalan keterlambatan penanganan bencana di Indonesia tidak dapat hanya dikaitkan dengan keterbatasan anggaran. Menurut Bevaola, persoalan utama justru berkaitan dengan pola pikir dan strategi pemerintah dalam menjalankan mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana yang dinilai masih perlu diperkuat.
Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penanggulangan bencana. Di tingkat daerah, dokumen pengurangan risiko bencana juga telah tersedia dan memuat pemetaan potensi risiko serta langkah penanganannya.
“Kalau kita banyak SOP, semua sudah ada. Kalau saya sering bantu bikin dokumen pengurangan risiko bencana, setiap daerah sudah bisa detail, apa risikonya dan mau ngapain, semua sudah ada dalam dokumen,” kata Bevaola.
Meski demikian, keberadaan regulasi dan dokumen tersebut dinilai belum otomatis menjamin perlindungan optimal bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Bevaola menilai salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi yang cepat sekaligus akurat menjadi faktor penting agar masyarakat maupun pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat ketika bencana terjadi.
Ia juga menyoroti persoalan data kebencanaan yang masih tersebar di berbagai lembaga. Menurutnya, perbedaan sumber data seharusnya tidak menjadi hambatan apabila seluruh informasi dapat terhubung dan dimanfaatkan secara lintas sektor.
Bevaola mencontohkan informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dapat berdampak pada sejumlah sektor, termasuk transportasi dan operasional bandara. “Jadi dari BMKG memengaruhi transportasi, memengaruhi bandara-bandara. Buat kami pemerhati kebijakan luar biasa, karena selama ini satu data tidak bisa memengaruhi kebijakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, data yang dimiliki setiap lembaga selama ini masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Namun, kasus Gunung Anak Krakatau menunjukkan bahwa data dari satu institusi dapat berkaitan dengan kebutuhan lembaga lain dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan.
“Di lembaga lain data mungkin berdiri sendiri, terpisah-pisah. Tetapi kasus Anak Krakatau ini membuktikan walaupun terfragmentasi ternyata bisa berkaitan dengan instansi lainnya. Itu praktis sekali,” katanya. (Hadid Pangestu)
